HAMBATAN HUKUM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ALIRAN NARKOTIKA SEBELUM PROSES PELELANGAN (P-21) DITINJAU DARI STUDI EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA DI KALIMANTAN BARAT - SUSI MARIA, S.K.M. NPM.A2021151051, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK TPPU berasal dari kejahatan asal dan pencucian uangnya sebagai kejahatan lanjutan. Perampasan aset dari kejahatan lanjutan ini agar dirampas menjadi milik negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  apakah terdapat hambatan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya menanggulangi sulitnya pada perampasan aset Tindak Pidana Pencucian Uang dari aliran Narkotika sebelum proses pelelangan (P-21) ditinjau dari studi efektivitas hukum pidana. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis atau Empiris. Data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disajikan secara Dekriptif Yuridis (Kualitatif). Selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian  bahwa terdapat hambatan hukum dalam Perampasan Aset TPPU Narkotika. Faktor-faktornya adalah  faktor hukumnya sendiri belum menyandingkan UU Narkotika dengan UU TPPU, Dakwaan belum bersifat Dakwaan Kumulatif, belum mengimplementasikan KUHAP Pasal 39 ayat (1), UU TPPU belum sebagai syarat mutlak, UU Narkotika belum ada pasal bahwa produsen dan pengedar asetnya dapat langsung disita padahal UU tersebut telah mengklasifikasikannya. Masa waktu penyidikan TPPU singkat. faktor penegak hukumnya adalah penyidik telah dilatih Spesialisasi Fungsi Reserse Kriminal belum mampu melaksanakan skill dilapangan, faktor sarana dan fasilitas bahwa setiap melakukan penyidikan terputus dikarenakan anggaran sangat terbatas, faktor masyarakat belum berani untuk memberikan informasi, dan faktor kebudayaan bahwa secara struktur menciptakan kelembagaan berfungsi dalam negara dengan mendukung bekerja sistemnya, substansinya sebagai output pada sistem peraturan dan kebudayaannya memasukkan nilai-nilai serta sikap budaya. Diharapkan adanya pengaturan yang tegas dalam didalam UU TPPU dan UU Narkotika bahwa apabila ada aset kekayaan hasil kejahatan TPPU Narkotika dapat langsung dirampas menjadi milik negara, integritas aparat penegak hukum dan anggaran yang memadai dan terbentuknya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.   Kata Kunci : Hambatan Hukum, Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkotika  2  ABSTRACT  TPPU comes from the crime of origin and money laundering. Assignment of assets from this to be deprived of state property. The problems in this research are what are the obstacles, the factors that influence and the effort to overcome the difficulty in asset deprivation Crime Money Laundering from Narcotics flow before the auction process (P - 21) in terms of study. The current approach is Juridical Sociological or Empirical. The data used are Primary and Secondary data. Data that has been consulted roughly Descriptive Juridical (Qualitative). The data has been collected and then presented in Juridical Decriptive (Qualitative). Further conclusions are drawn to answer the issues discussed. Based on the results of research that There is Legal Barriers In Deprivation of TPPU Narcotics Assets. The Factors are the Factor of the Law itself has not juxtaposed the Narcotics Law with the Law on TPPU, the indictment is not yet Cumulative indictment, has not implemented the Criminal Procedure Article 39 paragraph (1), the TPPU Law is not yet an absolute requirement, Not implemented the Code of Criminal Procedure Article 39 paragraph (1), yet AML Law as an essential condition, the Narcotics Act has been classified them. The time period of TPPU investigation is short. Factors Enforcement law is the investigators have been trained Specialization Function of Criminal Investigation has been committed to carry out its skill in the field, Factor Facilities and amenities that every investigative disconnected due to a limited budget, the factors People do not dare to provide information , And the factors of culture that support institutional function in the country by supporting the work system, substance as output in the regulatory system and enter their cultural values and cultural attitudes. It is expected that arrangements are firmly in within the AML Law and the Law on Narcotics that if there is money laundering proceeds of crime property assets can be directly sealed narcotics belonged to the state, Law Enforcement Integrity and an adequate budget and the creation of an asset deprivation bill.   Keywords : Law Enforcement, Asset Deprivation, Money Laundering , Narcotics.