PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KALIMANTAN BARAT OLEH PPNS KEHUTANAN SPORC (MENURUT UU NO. 41 TAHUN 1999 DAN UU NO. 18 TAHUN 2013) - HARI NOVIANTO,S.SOS A.21211037, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAKIllegal logging activities is one of the extraordinary crime in forestry. One of the areas in Indonesia that flare illegal logging activities are West Kalimantan Province, which is rich in natural resources and the forest. One of the efforts to protect the forest from any forest area disturbances, then in 2005, Department of Forestry (now is Ministry of Environment and Forestry) has formed Quick Reaction Ranger Unit (SPORC), and Civil Servant Investigators Forestry (PPNS Kehutanan) SPORC. The general objective of this study was to determine, obtain data and analyze information about the enforcement of the law by PPNS Kehutanan SPORC against illegal logging activities in West Kalimantan by Law No. 41 Year 1999 concerning Forestry and Law No. 18 Year 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The kinds of this research was empirical juridis research by qualitative descriptive. The research used primer and secondary data. The technique of collecting data used document study and interview technique. The technique of determine the research sample used non-probability sampling technique. The result of this research show that the law enforcement to the doer illegal logging by PPNS Kehutanan SPORC in West Kalimantan has been running quite optimal, it is known that there are 81 cases, 70 cases have been P-21, 68 suspects and 13 types of evidence which is the result of a process of law enforcement against illegal logging activities in the period 2006 to 2016. With the repealed and declared no effect of Article 50 Paragraph (3) h of Law No. 41 Year 1999 as provided for in Article 112 of Law No. 18 Year 2013, then the 11 cases still in the investigation process will be constrained, on the other hand PPNS Kehutanan SPORC continue to use Law No. 41 Year 1999 in the process of the investigation of 11 cases. The existence of multiple interpretations of the Decision of the Constitutional Court (MK) No. 45 / PUU-IX / 2011 dated February 12, 2012 and Article 110 paragraph b of Law No. 18 Year 2013 could be its own obstacles in law enforcement will be done by PPNS Kehutanan SPORC. For smoothly investigation process, the function of coordination with the police and prosecutors must be improved so that the case can be resolved up to P-21.2Keywords: Criminal Law Enforcement, Illegal Logging, SPORC, Civil Servant Investigators Forestry (PPNS Kehutanan).ABSTRAKTindak pidana illegal logging merupakan salah satu kejahatan luar biasa dibidang kehutanan, Hutan yang seharusnya menjadi sistem penyangga kehidupan manusia terancam oleh aktifitas illegal logging yang dilakukan oleh manusia. Salah satu daerah di Indonesia yang marak akan aktifitas illegal logging adalah Propinsi Kalimantan Barat, yang memang kaya akan mempunyai sumber daya alam dan hutannya. Salah satu upaya perlindungan hutan dari segala gangguan keamanan kawasan hutan, maka pada tahun 2005, Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) membentuk Satuan Tugas Khusus dalam lingkup Polisi Kehutanan yang diberi nama Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), dan PPNS Kehutanan SPORC dengan kewenangan yang dimilikinya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendapatkan data informasi dan menganalisis tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC terhadap tindak pidana illegal logging di Kalimantan Barat menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam penelitian ini dibahas juga kendala yang menghambat proses penyidikan serta upaya optimalisasi yang dilakukan.Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian menggunakan teknik non-probability sampling, dan keseluruhan data-data yang terkait akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif, kemudian data tersebut akan dijabarkan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC di Kalimantan Barat telah berjalan dengan cukup optimal, hal ini diketahui bahwa terdapat 81 kasus, 68 kasus yang sudah P-21, 12 kasus masih dalam proses penyidikan, 93 orang tersangka dan 13 jenis barang bukti yang merupakan hasil dari suatu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging dalam kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2016. Dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak berlakunya Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terhadap 11 kasus yang masih dalam proses penyidikan akan terkendala, disisi lain PPNS Kehutanan3SPORC tetap menggunakan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam proses penyidikan terhadap 11 kasus tersebut. Adanya multi tafsir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 dan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat menjadi hambatan tersendiri dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC. Demi lancarnya proses penyidikan maka fungsi koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Penuntut Umum harus lebih ditingkatkan sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan sampai dengan P-21.Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Illegal Logging, SPORC, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.