MASA GESTASI DALAM HUBUNGAN LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI MENURUT TINJAUAN NORMATIF - HERNIWATI, SH. A. 2021131026, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRAKTesis yang berjudul ? MASA GESTASI DALAM HUBUNGAN LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN PERTURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI MENURUT TINJAUAN NORMATIF ?, dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak korbanperkosaan dan meminimalisir tindakan aborsi secara ilegal, namun hal ini bertentangan dengan hak asasi janin sehingga menimbulkan dilema bagi para praktisi dalam penerapannya. Adanya kebijakan tersebut disebabkan tingginya kejahatan perkosaan yang mengakibatkan banyaknya korban perkosaan yang menderita secara fisik, mental dan sosial, terlebih jika korbannya hamil akibat perkosaan tersebut, banyak diantaranya yang menginginkan aborsi.Permasalahandalam penulisan Tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut; Pertama,bagaimana pengaturan hukum aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.Kedua, bagaimana tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Ketiga, bagaimana masa gestasi mengenai tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.Metode penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, tulisan, dokumen resmi, laporan hasil penelitian, dan data pendukung berupa wawancara dengan para informan terkait.Dari penulisan Tesis ini maka dapat diketahui bahwa; Pertama, pengaturanhukum aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan terdapat dalam KUHP yang melarang segala bentuk tindakan aborsi dengan alasan apapun, terdapatpengecualian pelaksanaan aborsi dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kedua,tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan jika dikaitkan dengan HAM mencakup hak janin dan hak perempuan korban perkosaan yang tidak dapatdikesampingkan.Pertama, hendaknya pengaturan hukum tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dapat disosialisasikan dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan aturan ini kelak dapat semakin efektif. Kedua, sebaiknya pemerintah membuat suatu undang-undang tentang tata cara penanganan bayi-bayi yang lahirdari kehamilan akibat perkosaan. Ketiga, hendaknya ada pengkajian ulang terhadap peraturan tersebut mengenai pengecualian pelaksanaan aborsi.Kata kunci : ABORSI