ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PIMPINAN PERUSAHAAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PEYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) - RABUANDI, SE A.2021141018, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
AbstractThis thesis addresses the issue of juridical analysis of the Regional Corporate Leadership Appointment linked to the Implementation of the Government's Good (Good Governance). Of Results Using Normative Legal Research Methods conclusion In this study it can be concluded that the removal of the leadership of a local company (PDAM) Mempawah district does not comply with the legislation with the issuance of Decree of the Regent. A decree is contrary to the mandate of legislation governing the management of regional companies, should have been in terms of the formation, merger and changes in local companies must have a legal basis. "Article 177 of Law No. 32 of 2004 has been very clear that all of the process of formation owned companies or local companies must be through legislation, because it taps Mempawah been established by the Local Government Level II Pontianak via Regulation No. 11 of 1977 and is in accordance with the mandate of Law No. 5 of 1962 about Local Company. "It means that there is given a name PDAM Tirta Dharma not PDAM Tirta Galaherang. And means that the result of analysis in this study with the issuance of Decree No. 191 of this issue is constantly questioned by the public.PDAM Mempawah managed by the principles of corporate governance good (good corporate govermance), namely professional, efficient, transparent, independent, accountable, worthy / fair and orderly administration, in this study that the removal of the head of the company Regions (PDAM) District Mempawah not running good because it keeps the standing criticism by experts or activists party politicians within the scope of the district legislature Mempawah, basically no laws on the management of regional companies compiled or approved during the year 2010, shows that government officials are not orderly in the administration of governance PDAM Director SK governance issues. is about finding SK drafting error means that government officials in the administration are not orderly governance. Decree No. 191 is contrary to Law No. 32 of 2004 on Regional Government and Law No. 5 of 1962 on regional companies, that is to say, the legal basis in SK inauguration is not in accordance with the applicable rules means that the inauguration was null and void, so the unfortunate in the implementation process of the application of the principles of good governancecan not function as it should in this case the principle of Rule of Law, principle State implementation Code, principle Public Interest Disclosure principles, principle of Proportionality, principle of Professionalism, do not walk according to the will.keywords: Appointment of Regional Corporate Leadership, Good GovernanceABSTRAKTesis ini membahas masalah Analisis yuridis terhadap Pengangkatan Pimpinan Perusahaan Daerah dihubungkan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (Good Governance). Dari Hasil Penelitian Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif diperoleh kesimpulan Dalam Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengangkatan pimpinan perusahaan daerah (PDAM) kabupaten mempawah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan terbitnya SK Bupati tersebut. Surat Keputusan Bupati itu bertentangan dengan amanah perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan perusahaan daerah, Seharusnya dalam hal pembentukan, penggabungan dan perubahan perusahaan daerah harus memiliki landasan hukum. ?Pasal 177 UU No 32 Tahun 2004 telah jelas mengatur bahwa semua proses pembentukan BUMD atau perusahaan daerah harus melalui Perda, karena PDAM Mempawah telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah TK II Pontianak melalui Perda No 11 Tahun 1977 dan ini sesuai dengan amanah UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. ?Artinya PDAM yang ada diberi Nama PDAM Tirta Dharma bukan PDAM Tirta Galaherang. Dan Artinya Hasil analisa dalam penelitian ini dengan terbitnya SK No 191 ini permasalahan ini terus dipersoalkan publik.PDAM Kabupaten Mempawah dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (good corporate govermance), yakni professional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, patut/wajar, dan tertib administrasi, dalam penelitian ini bahwa pengangkatan Pimpinan perusahaan Daerah (PDAM) Kabupaten mempawah tidaklah berjalan baik karena terus dituai kritik oleh para pakar atau aktivis politikus partai dalam ruang lingkup DPRD kabupaten mempawah, Pada dasarnya tidak ada produk hukum tentang pengelolaan perusahaan daerah yang disusun atau disahkan selama tahun 2010, terlihat bahwa aparatur pemerintah tidak tertib dalam pengadministrasian tata kelola pemerintahan permasalahan SK Direktur PDAM. adalah tentang temuan kesalahan penyusunan SK Artinya aparatur pemerintah tidak tertib dalam pengadministrasian tata kelola pemerintahan. SK Nomor 191 itu bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, artinya, dasar hukum dalam SK pelantikan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku artinya bahwa pelantikan itu batal demi hukum, sehingga patut disayangkan dalam proses pelaksanaan penerapan asas-asas good governance tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam hal ini Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, tidak berjalan sesuai kehendak.Kata Kunci : Pengangkatan Pimpinan Perusahaan Daerah, Good Governance