TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT) - ANDI FAHRUDDIN, SH. A.2021131090, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRACTThis thesis discuss the duties and authority of prosecutors in the field of civil and state administration (a case study in the High Court of West Kalimantan). The method used in this research using normative juridical approach. From the results of research using legal research methods normative juridical conclusion, that the duties and authority of the Prosecutor in the field of Civil and State Administrative High Court of West Kalimantan, the Attorney General of the Republic of Indonesia, which is a state agency that has the function to assure the rule of law, save the riches of the country , maintain the authority of the government, and protect the interests of the community to carry out these functions, the prosecutor of the Republic of Indonesia the field of civil and state administration is given the authority by law and discretionary of a power of attorney, the authority of the state prosecutor in the field of civil include legal assistance, law enforcement legal considerations, legal services, and other measures already run optimally in accordance with existing legislation. The prosecutor as the state attorney can run right an arbitrary there must be a special power, either the prosecutor's proceedings in the district courts, commercial courts, religious courts and the Supreme Court although the way to beracaranya different but born out of the memorandum of understanding made by the parties beforehand. Obstacles encountered in functionalizing the Prosecutorial Authority in the field of Civil and State Administration is the constraint of the prosecutor's own internal institutions that not all elements of the internal Attorney understand the existence, tasks and finagsi and Datun JAM organization, so that the function has not been implemented optimally Datun. JAM existence Datun turned out rnernerlukan human resources consisting of mental attitude as a prosecutor with the state attorney and have the educational background and knowledge of civil law and state administration. Constraints of external agencies ie prosecutor constraints in the legislation, the need for legislation that affirms the institution prosecutor as the state attorney's office, the need for legislation requiring SOEs to use JPN services. The assertion of the Attorney Organization as an institution that can represent the public interest. Elimination of the provision which states obligation to provide specific authorization from the Government or state / local enterprises for JPN who will perform duties and authority in the field of Civil and State Administration. Cultural constraints not all institutions / government agencies recognize the role of the prosecutor as the state attorney. To overcome the problem that not all agencies / government agencies recognize the role of the prosecutor's. The state attorney, the prosecutor has done correctional function datum of the concerns of institutions / agencies to submit a special power to kejaksaan.Lembaga / Government Agencies worried about the AGO will open weakness Institutions / Agencies concerned, the clan will be used to ensnare them in the criminal field, so they are not willing to give Power of Attorney to the Attorney.Keywords: Authority Attorney, Civil and Administrative.ABSTRAKTesis ini membahas masalah tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara (studi kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitianmenggunakan metode penelitian hukum yuridis normative diperoleh kesimpulan, Bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat untuk melaksanakan fungsi tersebut, kejaksaan Republik indonesia bidang perdata dan tata usaha negara di berikan wewenang oleh undang-undang dan secara delegatif dari surat kuasa, kewenangan jaksa pengacara negara di bidang perdata meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan lainya sudah berjalan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Jaksa sebagai pengacara negara bisa menjalan kan kewenanganya harus ada surat kuasa khusus, baik jaksa itu beracara di dalam pengadilan negeri, pengadilan niaga, pengadilan agama maupun Mahkamah agung walaupun cara untuk beracaranya berbeda tetapi dengan dilandasi oleh memorandum of understanding yang dibuat oleh para pihak terlebih dahulu. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah kendala dari intern lembaga kejaksaan sendiri yaitu belum semua unsur intern Kejaksaan memahami keberadaan, tugas dan finagsi serta organisasi JAM DATUN, sehingga fungsi DATUN belum dilaksanakan secara optimal. Eksistensi JAM DATUN temyata rnernerlukan sumber daya manusia yang terdiri dari Jaksa dengan sikap mental sebagai pengacara negara dan mempunyai latar belakang pendidikan serta wawasan hukum perdata dan tata usaha negara. Kendala dari ekstern lembaga kejaksaan yaitu Kendala dalam perangkat peraturan perundang-undangan, perlunya peraturan perundangan yang menegaskan lembaga kejaksaan sebagai kantor pengacara negara, perlunya peraturan perundangan yang mewajibkan BUMN untuk mempergunakan jasa JPN. Perlunya penegasan Lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yang dapat mewakili kepentingan umum. Penghapusan ketentuan yang menyatakan kewajiban pemberian kuasa khusus dari Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD bagi JPN yang akan melakukan tugas & kewenangannya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kendala Budaya belum semua lembaga/instansi pemerintah mengenal peranan kejaksaan sebagai pengacara negara. Untuk mengatasi permasalahan belum semua lembaga/instansi pemerintah mengenal peranan kejaksaan sebagai. Pengacara negara, kejaksaan telah melakukan pemasyarakatan fungsi datum adanya kekhawatiran lembaga/instansi pemerintah untuk menyerahkan surat kuasa khusus kepada kejaksaan.Lembaga/Instansi Pemerintah merasa khawatir pihak Kejaksaan akan membuka kelemahan Lembaga/Instansi bersangkutan, clan akan dipergunakan untuk menjerat mereka di bidang pidana, sehingga mereka tidak bersedia menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan.Kata Kunci: Wewenang Kejaksaan, Perdata Dan Tata Usaha Negara,