EFEKTIVITAS PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT - TRI LASTARI, SH NPM.A2021151055, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRACT Tesis ini membahas masalah Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Pemekaran Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat Dasar hukum pembentukan daerah otonom baru menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada tahun 2004 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dan direvisi kembali menjadi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun Peraturan Pemerintah tentang Penataan daerah dan desain besar penataan daerah masih dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri dan belum diterbitkan hingga saat ini. Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat Berjalan Secara Efektif Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Yang menjadi perhatian serius pemerintah saat ini adalah banyaknya daerah yang setelah dimekarkan justru tidak memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakatnya, bahkan ada yang lebih buruk dibandingkan sebelum dimekarkan, seperti Kalimantan Barat. Dalam beberapa kasus, fenomena pemekaran daerah cenderung bergeser menjadi alat berbagi kekuasaan untuk kepentingan politik, yang mana hal ini sangat bertolakbelakang dengan tujuan pemekaran daerah, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah merupakan kepentingan Nasional yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintahan, karena pemekaran wilayah akan membuat daerah tersebut, menjadi terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar, dan produktif. Selain itu faktor yang mendesak dalam pemekaran wilayah suatu daerah ialah agar tidak terkonsentrasinya pembangunan dari berbagai sektor kehidupan di wilayah yang disinyalir berkompeten, dengan demikian kebutuhan pemekaran wilayah tersebut mendorong pemenuhannya dengan cara pemisahan dari induk pemerintahan, dengan tujuan utama mempercepat kesejahteraan rakyat. Kata Kunci: Pemekaran, Efektivitas 2 ABSTRAK This thesis discusses the effectiveness of division Area Regency in West Kalimantan Province. From the research result using normative and sociological law research method. From the results of the analysis and discussion to get the conclusion that is: Pemekaran Daerah In West Kalimantan Province The legal basis for the establishment of new autonomous regions using Law No. 22 of 1999 on local government and Government Regulation No. 129 of 2000 on the requirements of the formation and criteria of pemekaran, deletion and merger of regions , In 2004 was revised into Law Number 32 Year 2004 and Government Regulation Number 78 Year 2007 and revised back into Law Number 23 Year 2014, Law Number 9 Year 2015 regarding the second amendment to Law Number 32 Year 2004 On Regional Government but the Government Regulation on Regional Arrangement and the great design of regional arrangement is still discussed by the Ministry of Home Affairs and has not been published until now. Implementation of Regional Expansion District In West Kalimantan Province Runs Effectively To Achieve People's Welfare. The main concern of the government at this time is that the number of areas that after the split did not provide the level of welfare to the people, even worse than before it was split, such as West Kalimantan. In some cases, the phenomenon of regional pemekaran tends to shift into a tool for sharing power for political purposes, which is very contradictory with the purpose of regional expansion, namely for the welfare of society. Expansion of the territory is of national interest intended to provide benefits to various groups, both society and government, because the expansion of the region will make the area, become open, the development path is wider, scattered, and productive. In addition, the urgent factor in the expansion of a region is to avoid the concentration of development from various sectors of life in the area that is allegedly competent, thus the need for the expansion of the region encourages its fulfillment by separation from the parent government, with the main objective of accelerating the welfare of the people. Kata Kunci : Expansion, Effectiveness