IMPLEMENTASI SMART CITY (KOTA CERDAS) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2015-2019 (STUDI KOTA PONTIANAK) - NPM. A2021161060, HADI WINATA, S.H. (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAKTesis ini membahas tentang Implementasi Smart City (Kota Cerdas) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Studi Kota Pontianak. Kesimpulan dari tesis ini bahwa syarat-syarat Smart City sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah dipenuhi oleh Kota Pontianak yang harus dilakukan. Yaitu, pembangunan soft infrastrukture, hard infrastrukture dan culture. Pembangunan Soft infrastrukture dilakukan dengan menyiapkan akses atau ruang publik dengan WIFI, dan menyiapkan data digital yang bisa diakses publik. Melalui cara itu, interaksi pemerintah dan masyarakat bisa terjadi. Pembangunan hard infrastrukture dilakukan dengan menyiapkan keamanan dan kenyamanan pada berbagai fasilitas publik. Seperti, transportasi publik yang baik, penyediaan energi yang berkelanjutan, penyediaan air bersih, dan lainnya. Pembangunan budaya dilakukan dengan membiasakan masyarakat menggunakan teknologi informasi, sehingga memudahkan pelayanan melalui sistem online. Faktor-Faktor Yang Menyebutkan Kota Pontianak Belum Memenuhi Syarat-Syarat Sebagai Smart City adalah belum terpenuhui faktor yang dapat ditempuh dalam membangun Kota Pintar, yaitu Mendorong dan mengembangkan pola baru struktur kepemimpinan dan tata kelola Kota dan para pelaku usaha harus dapat bekerjasama dalam memperjuangkan konsep Smart City, Bekerjasama dengan melibatkan semua pihak. Membangun dan menggunakan infrastruktur pintar dan Mempersiapkan model pembiayaan yang mampu menjawab tantangan dan peluang ke depan. Langkah-langkah Pemerintah Kota Pontianak dalam mewujudkan Smart City yaitu dengan Proses pembangunan sebuah kota memiliki fase-fase awal pembangunan untuk menuju Smart sebagai berikut : Fase pertama, pembenahan internal pemerintah, merupakan fase dimana fokusnya adalah pembenahan kinerja pemerintah dan pembangunan infrastruktur teknologi sebagai modal dan alat untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dalam fase pertama penggunaan teknologi dominan dalam internal pemerintah. Fase kedua, penguatan modal sosial, fokusnya adalah untuk pendekatan sosial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menyiapkan masyarakat untuk melek teknologi. Dalam fase kedua ini program-program pembangunan juga difokuskan untuk penanganan masalah prioritas. Fase ketiga yaitu fase pengembangan layanan eksternal pemenrintah, adalah fase yang berfokus pada penggunaan teknologi dalam pengembangan pelayanan publik. Berbagai pelayanan publik dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi di dalamnya, setelah masyarakat mendapat edukasi teknologi sehingga menghindari urban splintering dan Fase keempat, fase pengembangan layanan kota berbasis teknologi tinggi, merupakan fase dimana fokusnya adalah pengembangan sistem-sistem dengan teknologi yang lebih tinggi dengan melihat best practice di kota atau negara lain yang juga telah mengembangkan konsep Smart City.Kata Kunci: Implementasi, Smart City, Kota Pontianak.   ABSTRACTThis thesis discusses Smart City Implementation Based on Presidential Regulation No. 2 of 2015 on National Medium Term Development Plan (RPJMN) Year 2015-2019 (Pontianak City Study) The conclusion of this thesis that Smart City requirements as regulated in the Presidential Regulation No. 2 of 2015 has been fulfilled by the City of Pontianak to be done, namely the development of soft infrastructure, hard infrastructure and culture.Soft infrastructure development is done by preparing access or public space with WIFI, and prepare digital data that can be accessed by the public. the way that government and community interaction can take place Hard construction of infrastructure is carried out by preparing security and convenience in public facilities such as good public transport, sustainable energy provision, clean water supply, etc. Cultural development is done by getting people to use information technology, making it easier to service through the online system. The factors that mention Pontianak City has not met the requirements as Smart City is not yet fulfilled the factors that can be taken in building Smart City, which is Encourage and develop new patterns of leadership structure and governance of the City and business actors must be able to cooperate in fighting for the concept of Smart City, Cooperate with involving all parties. Build and use smart infrastructure and Prepare financing models that are able to answer challenges and opportunities ahead. The steps of Pontianak City Government in realizing Smart City is with the process of development of a city has the initial phases of development to the Smart as follows. The first phase, the internal government improvement, is a phase where the focus is on improving government performance and building technological infrastructure as a capital and tool for improving government performance. In the first phase the use of dominant technology within the internal government. The second phase, the strengthening of social capital, the focus is on social approaches to restore public confidence and prepare people for technology literacy. In this second phase, development programs are also focused on addressing priority issues. The third phase of the development phase of the external services of the government, is the phase that focuses on the use of technology in the development of public services. Various public services developed with the use of technology in it, after the community gets educated technology so as to avoid urban splintering and Phase four, the phase of development of high technology-based city services, is a phase where the focus is the development of systems with higher technology by looking at best practice in cities or other countries that have also developed the concept of Smart City.