PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI DI KALIMANTAN BARAT) - SUTRISNO,S.H A.2021131081, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
AbstrakTindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, yang di istilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Terhadap kejahatan ekonomi khususnya kejahatan korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan praktik pencucian uang (Money laundering), dimana dewasa ini praktik-praktik money laundering sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (money laundering) adalah salah satu cara untuk melakukan penyamaran atau penyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Panitera Tindak Pidana mempunyai (Tipikor) Pengadilan Pontianak, sepanjang tahun 2014 telah menyidangkan 68 berkas perkara korupsi dan semuanya telah memiliki keputusan tetap yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 55 perkara perkara korupsi telah disidangkan dan 36 perkara diantaranya sudah diputus atau sudah memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap tetap (inkracht van gewijsde). Menyadari akan pentingnya penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang, yang berorientasi banyaknya perkara kejahatan korupsi yang berpotensi menimbulkan kejahatan tindak pidana pencucian uang, namun pada pra-penelitian di Polda Kalbar di indikasikan ada kendala dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, salah satunya berkaitan dengan pemaknaan unsur pidana pencucian uang. Maka dapat diketahui bahwa peran penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dipergunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual dan kemudian data yang terkumpul dikelompokan, kemudian dilakukan analisa secara komprehensif dan mendalam. Adapun pendekatan penelitian yang dianggap relevan dipergunakan adalah secara sosio-legal.Kata kunci : Penegakan hukum, Tindak Pidana, Pencucian Uang dan KorupsiABSTRACTMoney laundering or better known by the term money laundering in Indonesia became one of the nation's problems unresolved . Money laundering is a term that is often heard from various mass media , which is termed by money laundering , money laundering , panning money or it could be cleaning money from illicit transactions ( gross ) . For economic crimes , especially crimes of corruption are closely related to alleged money laundering ( Money laundering) , in which today's money laundering practices are very often made to money obtained from the crime of corruption . Money laundering (money laundering ) is one way to provide cover or concealment of the results of corruption are done. Based on data obtained from the Registrar Crime has (Corruption) Court of Pontianak , throughout 2014 has trial 68 case files of corruption and all of them have had a permanent decision that has permanent legal force ( inkracht van gewijsde ) and in 2015 there were 55 cases of corruption cases have been tried and 36 cases of which have been cut or own decisions and binding equipment ( inkracht van gewijsde ).Recognizing the importance of law enforcement in money laundering , which oriented the many cases of corruption crimes that potentially caused the crime of money laundering , but the pre - research at Polda Kalbar indicated there are problems in the handling of money laundering , one of which relates to the meaning elements of money laundering. It can be seen that the role of the investigator has a very important role in the prevention and combating of money laundering. The method used in this study used methods of Descriptive Analysis , which describes a situation or event that occurs as they are at the time the study conducted , focusing on actual problems and then the collected data is grouped , and then analyzed in a comprehensive and in-depth . The research approach used is considered relevant socio ?legal.Keywords: Law enforcement, Crime , Money Laundering and Corruption