KAJIAN TERHADAP UPAYA MERUMUSKAN IUS CONSTITUENDUM DALAM PENGATURAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) - MARIANA VERIDIANA NGGAI, S.H. NPM.A2021151019, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAKTesis ini membahas Kajian Terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum Dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak). Metode Penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian Normatif dengan pendekatan Kualitatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan Impor Pakaian bekas masih perlu meningkatkan Pengawasan dan Penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum terkait impor illegal pada pakaian bekas impor di Kota Pontianak masih belum sesuai dengan aturan yang seharusnya. Faktor penyebab masih maraknya perdagangan pakaian bekas impor dikota pontianak salah satunya adalah karena pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah. Hal ini dikarenakan para penegak hukum belum menerapkan aturan sebagaimana mestinya. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan-aturan yang mulai berlaku serta adanya perubahan terhadap aturan mengenai larangan pakaian bekas impor menjadi penyebab kurangnya penegakan terhadap larangan pakaian bekas impor. Selain itu, Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada instansi Bea dan Cukai Pontianak untuk mengawasi daerah Pabean juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan. Dari sisi lain, Masyarakat juga masih belum dapat menerima aturan tersebut dan tidak menganggap hal tersebut suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Masyarakat juga memandang bahwa pakaian bekas impor yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan membuat pakaian bekas impor menjadi daya tarik masyarakat. Untuk mengatasi maraknya perdagangan pakaian bekas impor, Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor secara spesifik tentang baku mutu (Standart Kelayakan) khususnya untuk pakaian bekas impor sehingga hal tersebut dapat mengatasi kejahatan penyelundupan yang masih sering terulang.Kata Kunci:  Pakaian Bekas impor, Peraturan menteri Perdagangan, Efektivitas Hukum,   ABSTRACTThis thesis discusses the Study of Efforts to Formulate Ius Constituendum in Arrangement of Imported Apparel Trade (Case Study in Pontianak City). The research method used is Normative research method with Qualitative approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that Implementation of Regulation of the Minister of Trade No. 51 of 2015 concerning the Prohibition of Import Used Clothes still needs to improve Supervision and Law Enforcement. Supervision and law enforcement related to illegal imports on imported used clothing in Pontianak City still not in accordance with the rules that should be. Factors causing the widespread trade of imported used clothing in the city of Pontianak one of them is due to the supervision and law enforcement is still weak. This is because law enforcers have not implemented the rules as they should. The lack of socialization on the rules that come into force and the changes to the rules on the prohibition of imported used clothing is the cause of the lack of enforcement against the ban on imported clothing. In addition, the Limitations of Human Resources that exist in Pontianak Customs and Excise agencies to oversee the Customs area is also one of the obstacles encountered in conducting surveillance. On the other hand, the Society also still can not accept the rules and do not consider it a crime or violation of law. The community also considers that imported used clothing that is relatively cheap and reachable by all circles to make imported used clothing to attract people. To overcome the rampant trade of imported second-hand clothing, the Government is expected to issue legislation regulating the specific import of quality standards (Standart Eligibility) especially for imported clothing so that it can overcome the smuggling crimes that are often repeated.Keywords: Imported Used Clothing, Trade Minister Regulation, Legal Effectiveness