POLITIK KRIMINAL TERHADAP ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL IKAN ASING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA - FREDDY SURYA PURNAMA NPM. A2021151008, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
Abstract  The research in this thesis is conducted to find out how the criminal politics (non penal) to illegal fishing by foreign ships in the territorial of Indonesia, especially at West Kalimantan region and to know how non penal efforts in preventing the impact of the sinking of foreign ships which is doing Illegal Fishing. As for the method used in this research is normative empiric. Normatic method law imaged the law from the standpoint of its norm, while empirical law research method is also used because of this is the technical nature in operating the rule of law.   From the research results can be concluded that 1. Criminal politics (non penal) committed against theft by foreign fishing vessels in the territorial waters of Indonesia, especially West Kalimantan is by way of blasting and sinking the ship. This is done after the case has obtained a decision in the Court, so that the evidence can be destroyed. However, the research data indicates that the act of sinking the foreign ship has not been able to provide deterrent effect or deternal effect on the crime of fish theft, marked by the number of crimes revealed and handled by Ditpolair Polda Kalbar; 2. In preventing the impact of the drowning Foreign fishing vessels that have the potential to disrupt the safety of shipping, no significant non-penal effort has been made in order to prevent the occurrence of drowning effects such as the removal of the ship's skeleton from the seabed and the clearing of the surface of the waters from the scattered debris of ships.   Efforts made to minimize the impact of drowning is to determine the exact coordinate point and safe as the location of the sinking. Therefore it is recommended that: 1) 1. the government should make policies that prioritize the interests of the community without disrupting the safety of the voyage that is by not drowning the ship of foreign thief fish that is by granting to local fishermen. This is given that the condition of the ship is very good and has adequate fishing capability will be very useful for fishermen and 2. to the 115 Task Force, so if it is forced to do the sinking of foreign ships, so as not to use explosions that make the debris scattered around the harbor and endanger the safety of both fishing vessels and patrols.  Keywords : illegal fishing, ship, drowning, safety, shipping     2  Abstrak Penelitian dalam tesis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana politik kriminal (non penal) terhadap illegal fishing oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia khususnya Kalimantan barat serta untuk mengetahui bagaimana upaya non penal dalam mencegah dampak dari penenggelaman kapal asing. Adapun metode yang digunakan adalah hukum normative yang bersifat mencitrakan hukum dari sudut pandang normanya saja, seangkan metode penelitian hukum empiris juga digunakan karena bersifat teknis dalam mengoperasikan peraturan hukum.  Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Politik kriminal (non penal) yang dilakukan terhadap pencurian oleh kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia khususnya Kalimantan Barat adalah dengan cara melakukan peledakan dan penenggelaman kapal. Hal ini dilakukan setelah perkaranya telah mendapatkan putusan di Pengadilan, sehingga barang bukti dapat dimusnahkan. Akan tetapi, data hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penenggelaman kapal asing belum dapat memberikan efek jera maupun efek detern terhadap tindak pidana pencurian ikan, ditandai dengan jumlah tindak pidana yang terungkap dan ditangai oleh Ditpolair Polda Kalbar semakin banyak 2. Dalam mencegah dampak dari penenggelaman kapal ikan asing yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, belum ada upaya non penal yang signifikan dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dampak penenggelaman seperti pengangkatan kerangka kapal dari dasar laut maupun pembersihan permukaan perairan dari puing-puing kapal yang berserakan.  Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak penenggelaman adalah dengan menentukan titik koordinat yang tepat dan aman sebagai lokasi penengelaman. oleh karena itu diberikan rekomendasi bahwa : 1. pemerintah harus membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa mengganggu keselamatan pelayaran yaitu dengan tidak menenggelamkan kapal asing pencuri ikan yaitu dengan menghibahkan kepada nelayan lokal. Hal ini mengingat bahwa kondisi kapal yang sangat baik dan memiliki kemampuan menangkap ikan yang memadai akan sangat bermanfaat bagi nelayan dan 2. kepada satgas 115, agar apabila memang terpaksa akan melakukan penenggelaman kapal asing, agar tidak menggunakan peledakan yang membuat puing-puing berserakan di sekitar pelabuhan dan membahayakan keselamatan pelayaran kapal-kapal nelayan maupun patrol. Kata Kunci : pencurian ikan illegal, kapal asing, penenggelaman, keselamatan, pelayara