PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KETAPANG YANG MELANGGAR PASAL 90 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN - UMI KALSUM, SH A. 2021131042, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRACTEmployment issues will continue to be the talk of interest among the law enforcement agencies, thus becoming one of the main targets in the execution of the duties of law enforcement and related institutions that have the authority and supervision over the implementation of the labor laws of this. Violation of the payment of wages of workers / laborers are low or not according to the standard is very harmful and disturbing the balance of the life of the workers / laborers in Indonesia. Welfare of workers / laborers are very far from expectations. The violations committed by rogue elements of oil palm plantation company owners who want to earn big profits in violation of statutory provisions contained in the normative. Minimum wage is a minimum standard that is used by employers to provide wages to workers / laborers in accordance with a clause of Article 90 paragraph (1) Labor Law. Is there oil palm planters in Ketapang are punished when paying wages of the workers / laborers of his under UMSK (Sector Minimum Wage District). This is the background of the author's interest to develop a thesis with the problem: How can law enforcement against oil palm plantation companies in Ketapang That Violate Article 90 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 on Employment; Why against palm oil companies in Ketapang That Violate Article 90 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 on Manpower is not given sanction article 185 of Law No. 13 of 2003. address concerns and goals of research in this thesis, Juridical sociological method used descriptive analytical research to specifications. Data types include Data Primary and Secondary Data were collected through library research and documentation (library and documentation) as well as field research (field research), while the sampling was done by using non-random sampling with purposive sampling method. From the discussion, it is known that legality, there has been a violation of Article 90 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 on Employment conducted by oil palm plantation companies in Ketapang but Article 185 of Law No. 13 of 2003 on Labour in enforcement the law is not implemented because of the weakness in the system of employment law, both the substance, structure and culture. Therefore, it is necessary revision of the laws and regulations of labor, the district government of Ketapang need to increase the number of personnel labor inspectors, provide facilities and an adequate budget for the operation of labor inspection in order to carry out its duties and functions optimally and empower Unions / labor union to be able to carry out the purpose and functions well.Keywords: Law Enforcement, Corporate, Labor / Labour, Wages.2ABSTRAKPermasalahan ketenagakerjaan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan ini. Pelanggaran pembayaran upah pekerja/ buruh yang rendah atau tidak sesuai standar sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan pekerja/ buruh di Indonesia. Kesejahteraan pekerja/ buruh sangat jauh dari harapan. Pelanggaran ini dilakukan oleh oknum-oknum pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang tertera secara normatif. Upah Minimum merupakan standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dalam memberikan upah terhadap pekerja/ buruh sesuai aturan dalam klausul pasal 90 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan. Adakah pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang yang dihukum ketika membayar upah pekerja/ buruh-nya dibawah UMSK (Upah Minimum Sektor Kabupaten). Hal inilah yang menjadi latar belakang ketertarikan penulis untuk menyusun tesis dengan permasalahan : Bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit Di Kabupaten Ketapang Yang Melanggar Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Mengapa terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit Di Kabupaten Ketapang Yang Melanggar Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak diberikan sanksi pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian di dalam tesis ini, digunakan metode Yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Skunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (library and documentation) serta penelitian lapangan (field research), sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metode Purposive Sampling.Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas, telah terjadi pelanggaran Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang namun Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam penegakan hukumnya tidak dilaksanakan karena adanya kelemahan dalam system hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya. Oleh karena itu, perlu revisi atas beberapa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang perlu menambah jumlah personel pegawai pengawas ketenagakerjaan, menyediakan sarana dan fasilitas serta anggaran yang memadai untuk operasional pengawasan ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal serta memberdayakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar mampu menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perusahaan, Pekerja/Buruh, Upah.