IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Sosio Legal Pada Kejaksaan Negeri Pontianak) - LINDA IRMA SARI, S.H NPM. A2021151060, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta upaya mengatasi kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Kejaksaan Negeri Pontianak. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan sosio legal diperoleh kesimpulan, bahwa dalam praktiknya, kebijakan Jaksa Agung dengan mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4P dan TP4D belum dapat diimplementasikan secara maksimal dengan instansi pemerintah yang terdapat di daerah. Adapun kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4D pada Kejaksaan Negeri Pontianak adalah adanya anggapan dari pejabat-pejabat daerah yang ada di instansi Pemerintah Kota Pontianak bahwa TP4D hanya mencari-cari kesalahan dan ingin ikut campur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan anggota TP4D yang dibentuk belum seluruhnya mendapatkan pelatihan berkenaan dengan tata cara dan mekanisme proses pendampingan terhadap SKPD. Selain itu, adanya anggapan bahwa pembentukan TP4D pada Kejaksaan Negeri Pontianak dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena sifatnya hanya keputusan dan instruksi untuk internal Kejaksaan saja. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Jaksa Agung Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4D pada Kejaksaan Negeri Pontianak adalah dengan cara: (a) Memberikan pemahaman kepada SKPD Pemerintah Kota Pontianak bahwa pembentukan TP4D bukan untuk mencari-cari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, tetapi justru memberikan advis agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan anggaran keuangan daerah; (b) Meningkatkan sumber daya anggota TP4D melalui pelatihanpelatihan berkenaan dengan tata cara dan mekanisme proses pendampingan terhadap SKPD; dan (c) Meminta kepada Presiden melalui Jaksa Agung Republik Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Presiden agar kedudukan TP4D memiliki kekuatan hukum. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Tugas TP4D, Kejaksaan. 2 ABSTRACT This thesis discusses the implementation of the policy of the Attorney General on the Establishment and Duties Team Guards, Security Administration and Regional Development (TP4D) at the State Attorney Pontianak. In addition it also has the goal of which is to reveal and analyze the technical and juridical in implementing the policy of the Attorney General on the Establishment and Duties Team Guards, Security Administration and Regional Development at the State Attorney Pontianak and efforts to overcome the technical obstacles and juridical in implementing the policy of the Attorney General on Establishment and Implementation of Duties of the Guard, Security and Governance Team at the Pontianak District Attorney. Through literature study using the approach of socio-legal conclusion that, in practice, the policy of the Attorney General issued a Decree of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: KEP-152/A/JA/10/2015 concerning the Formation Team Guards, Security Governance and Development (TP4) and instructions for the Attorney General of Republic of Indonesia Number: INS-001/A/JA/10/2015 on the Establishment and Duties TP4P and TP4D can not be implemented to the fullest with the government agencies of the region. As for technical and juridical in implementing the policy of the Attorney General on the Establishment and Duties TP4D the State Attorney Pontianak is the perception of local officials in government institutions Pontianak City that TP4D only find fault and wants to interfere in the implementation of development activities The areas and members of TP4D that have been formed have not been fully trained with regard to procedures and mechanisms of the SKPD mentoring process. In addition, the assumption that the formation of TP4D at the Pontianak District Attorney is considered to have no legal force because it is only a decision and instructions for internal Justice. Efforts to overcome technical obstacles and juridical in implementing the policy of the Attorney General on the Establishment and Duties TP4D the State Attorney Pontianak are to: (a) To provide an understanding to SKPD Government of Pontianak City that the establishment TP4D not to find fault in the implementation of activities Regional development, but instead advises against irregularities or misappropriation in the use of regional financial budgets; (b) Increase the resources of TP4D members through trainings regarding the procedures and mechanisms of the mentoring process to the SKPD; And (c) Requesting the President through the Attorney General of the Republic of Indonesia to enact legislation in the form of a Presidential Regulation in order for TP4D to have a legal standing. Keywords: Policy Implementation, TP4D Duty, Attorney Office.