IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR:26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN (Studi Terhadap Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B,IUP-P,IUP) Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2007 s/d 2013 - MUHAMMAD HUSNI RAMLI, S.Ik. A.2021131088, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the agricultural ministerial regulation No. 26 / Permentan / OT.140 / 2/2007 on the plantation business licensing guidelines (the study of the plantation business permit issuance (IUP-B, IUP-P, IUP) on oil palm plantations in the district highway stronghold of 2007 s / d 2013). The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis research we concluded that that the model and working methods of local government Kubu Raya in conducting the licensing process palm oil in accordance with the legislation in force, will teapi on stage pelakasanaannya there has been a violation of procedural in the field of licensing palm plantations palm in Kubu Raya regency, the indicator is visible from the stages are exceeded or are not implemented in the issuing of licenses of oil palm plantations. That the Plantation Business Permit (IUP-B, IUP-P, IUP) that do not meet some requirements remain just published by the Regent of Kubu Raya, this raises the ongoing conflict either conflict between companies and the company and between the company and the community. In this case the local authorities do not optimally control the oil palm plantation permits issued, so that in practice many oil palm plantation companies who violate the licensing requirements. No supervision of results in the absence of law enforcement against violations of licensing requirements made by the palm oil company. Recommendation: The government Kubu Raya district must conduct2a thorough evaluation of the licensing of oil palm plantations have been issued, and not do licensing new oil palm plantations (moratorium permitting) until the improvement of the licensing of oil palm plantations that have been published, both aspects of the law such as force companies build gardens for the community and realize a written agreement regarding a partnership, revoked the licenses of oil palm plantations were issued against the legislation, as well as social aspects such as the settlement of land conflicts between communities and oil palm plantation companies. Kubu Raya regency government should reform the bureaucracy in the service of licensing and supervision of oil palm plantations, in order to realize good governance apparatus in providing services and can resolve issues quickly and tepat.Pemerintah Kubu Raya must menyelesaaikan various issues related to the licensing of oil palm plantations that is, such as pushing for the amendment HGU certificate in which there are settlements, forests, smallholder, government facilities, and others.Keywords: Publishing, Permits, Business, Plantation, Palm Oil.ABSTRAKTesis ini membahas tentang implementasi peraturan menteri pertanian Nomor:26/Permentan/Ot.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan (studi terhadap penerbitan izin usaha perkebunan (IUP-B,IUP-P,IUP) pada perkebunan kelapa sawit di kabupaten kubu raya tahun 2007 s/d 2013). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Bahwa model dan metode kerja pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan proses perizinan kelapa sawit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan teapi pada tahap pelakasanaannya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran prosedural dalam bidang perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kabupaten Kubu Raya, yang indikatornya terlihat dari tahapan-tahapan yang dilampaui atau tidak dilaksanakan dalam proses penerbitan perizinan perkebunan kelapa sawit. Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP-B,IUP-P,IUP) yang tidak memenuhi3beberapa persyaratan tetap saja diterbitkan oleh Bupati Kubu Raya , hal ini menimbulkan konflik yang berkepanjangan baik konflik antara perusahaan dengan perusahaan maupun konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan secara optimal terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan, sehingga di dalam praktek banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar ketentuan perizinan. Tidak optimalnya pengawasan berakibat pada tidak adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan perizinan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Rekomendasi : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan, dan tidak melakukan pemberian izin perkebunan kelapa sawit baru (moratorium perizinan) sampai adanya perbaikan pelaksanaan perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan, baik aspek hukum seperti memaksa perusahaan membangun kebun untuk masyarakat dan merealisasi perjanjian tertulis mengenai pola kemitraan, mencabut izin perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun aspek sosial seperti penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan dan pengawasan perizinan perkebunan kelapa sawit, agar terwujud aparatur pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat dan tepat.Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus menyelesaaikan berbagai persoalan terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit yang ada, seperti mendorong untuk dilakukan perubahan sertifikat HGU yang di dalamnya terdapat pemukiman, kawasan hutan, perkebunan rakyat, fasilitas pemerintah, dan lain-lain.Kata Kunci: Penerbitan, Izin, Usaha, Perkebunan, Kelapa Sawit.