KAJIAN YURIDIS PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA BIDANG PERPAJAKAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT - GANDI WIJAYA, S.H NPM. A2021151072, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRACT This thesis discusses about juridical criminal prosecution in case of tax crime in West Kalimantan Province. The approach method used in this research is normatifesosiologis approach. From the results of this thesis research obtained the conclusion that Criminal Acts in Criminal Cases in the Field of Taxation Consequently Can Increase Losses On State Revenue. Criminal law is an important tool in the prevention of crime. Crime prevention can be done by preventive (prevention) and repressive (action). This form of penanggulangan in the form of the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts in the field of taxation. Could be, the application of criminal sanctions taxation is the best tool available in law enforcement efforts. For cases of criminal offenses in the field of taxation, the financial loss of the State is understood in the context of potential losses, namely the existence of the amount of money that must be paid by the Taxpayer to the State.The said State Loss is a real and definite shortage of money which can be calculated as a result of the Fight Against the Law due to negligence or intent, derived from state levies that are not paid or not deposited to the State Treasury by the perpetrators of the Criminal Act in the field of Taxation. Tax Examination Authorities Which Are Less Or Not Paid By Taxpayers In Criminal Cases In The Field Of Taxation. That up to the last amendment of the Law on KUP, namely Law Number 16 Year 2009 does not stipulate on how and who is authorized to calculate the loss of the State or the loss on the income of that State. While the investigation is regulated, namely in Article 44 to Article 44B. The investigation itself is part of the law enforcement process in the field of taxation. Implementation and Implementation of Criminal Penalties to Taxpayers Based on Judgments of Courts Who Have Strength of Law. Whereas the institution authorized to carry out the Court's decision in a criminal case shall be the Prosecutor's Office through the Prosecutor as the executor, including the execution of a fine which, if paid by the convicted person, the fine shall be deposited into the State Treasury as Non-Tax State Revenue (PNBP) of the Public Prosecutor and, Shall be subjected to imprisonment as a penalty in lieu of a fine. On the other hand, the tax authorities in this case the Directorate General of Taxes also have the authority to issue SKP billing pidanadenda, if paid by the convicted (Taxpayer). Keywords: Judicial Review, Criminal Penalty, Criminal Acts, Tax Sector. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kajian yuridis pidana denda dalam perkara tindak pidana bidang perpajakan di Provinsi Kalimantan Barat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Perbuatan Pidana Dalam Perkara Pidana Di Bidang Perpajakan Akibatnya Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut berupa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bidang perpajakan. Bisa jadi, penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan alat terbaik yang tersedia dalam upaya penegakan hukum. Untuk perkara tindak pidana di bidang perpajakan, kerugian keuangan Negara tersebut difahami dalam konteks kerugian potensial, yaitu adanya sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada Negara. Kerugian Negara dimaksud adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya dapat dihitung akibat Perbuatan Melawan Hukum baik karena kelalaian maupun kesengajaan, yang berasal dari pungutan Negara yang tidak dibayar atau tidak disetor kepada kas Negara oleh pelaku Tindak Pidana di bidang Perpajakan. Wewenang Penghitungan Pajak Yang Kurang Atau Tidak Dibayar Oleh Wajib Pajak Dalam Perkara Pidana Di Bidang Perpajakan. Bahwa sampai dengan perubahan terakhir dari UU KUP, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak mengatur tentang bagaimana dan siapa yang berwenang menghitung kerugian Negara atau kerugian pada pendapatan Negara tersebut. Sedangkan tentang Penyidikan ada diatur, yaitu pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 44B. Penyidikan itu sendiri adalah bagian dari proses penegakkan hukum di bidang perpajakan. Penerapan Dan PelaksanaanPidana Denda Kepada Wajib Pajak Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Bahwa instansi yang berwenang melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Kejaksaan melalui Jaksa sebagai eksekutor, termasuk eksekusi pidana denda yang jika dibayar oleh terpidana maka uang denda disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan dan jika tidak dibayar oleh terpidana maka ia wajib menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda. Di lain pihak, instansi perpajakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak juga punya kewenangan untuk menerbitkan SKP penagihan pidanadenda, jika dibayar oleh terpidana (WajibPajak). Kata Kunci : Kajian Yuridis, Pidana Denda, Tindak Pidana, Bidang Perpajakan.