PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA - NPM. A2021161028, JAHORAS SIRINGORINGO, SH (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAKÂ Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab aparat penegak hukum sulit untuk mengungkap korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang seharusnya. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab aparat penegak hukum sulit untuk mengungkap korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dikarenakan: (a) Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak memberikan ketentuan yang jelas kapan suatu korporasi dapat dipandang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 20 ayat (2) UUPTPK, hanya memberikan ketentuan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan â€œhubungan kerjaâ€ ataupun â€œhubungan lainâ€ itu sendiri; (b) Masih ada pendapat dari para ahli hukum yang tetap memegang teguh doktrin universitas delinquere non potest atau societas delinquere non potest (badan hukum/korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana). Menurut mereka, keberadaan korporasi dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum, sehingga unsur kesalahan (mens rea) tidak ada pada korporasi seperti pada orang perorangan. Padahal dalam suatu delik (tindak pidana) mensyaratkan adanya kesalahan (mens rea) selain adanya perbuatan (actus reus); dan (c) Dalam UUPTPK tidak mengatur mengenai prosedur penetapan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi, sehingga secara otomatis di dalam UUPTPK tidak dianut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Padahal justru tidak sedikit tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh seseorang atas nama suatu korporasi. Kondisi seperti ini tentu saja akan menyulitkan aparat penegak hukum apabila akan mengadakan penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku delik korupsi. (d) Adanya ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yang menentukan bahwa: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP hanya mengakomodir identitas orang sebagai subjek hukum dalam tindak pidana, karena tidak mungkin korporasi memiliki jenis kelamin dan agama, sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan untuk membuat tuntutan dan surat dakwaan. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPTPK serta teori pertanggungjawaban pidana, maka model pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterapkan terhadap korporasi adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus dan korporasi. Hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus yang merupakan directing mind korporasi yang memiliki actus reus dan mens rea, tidak memiliki alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi juga memberikan manfaat bagi korporasi.Â Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi.Â ABSTRACTÂ This thesis discusses the corporate responsibility in corruption in Indonesia. The purpose of this study is to disclose and analyze the causes of law enforcement officers difficult to disclose corporations in relation to criminal acts of corruption and corporate criminal liability in the criminal act of corruption that should be. Through literature study using empirical legal approach method, it is concluded that the causes of law enforcement officers are difficult to reveal corporations as legal subjects in corruption because: (a) In Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 on Corruption Eradication (UUPTPK) does not provide a clear provision when a corporation can be viewed as a criminal act of corruption. In Article 20 paragraph (2) the law to eradicate corruption, only gives provision of corruption criminal act done by corporation if the offense is done by people, either based on work relationship or based on other relationship, acting in the corporate environment either by themselves or together, but does not explain further what is meant by "working relationship" or "other relationship" itself; (b) There is still the opinion of the jurists who continue to uphold the doctrine of the university delinquere non potest or societas delinquere non potest (legal entities / corporations can not commit a crime). According to them, the existence of a corporation in criminal law is merely legal fiction, so that the element of error (mens rea) does not exist in the corporation as in the individual. Whereas in a crime requires a mistake (mens rea) in addition to the action (actus reus); and (c) In the law to eradicate corruption does not regulate the procedure of determining and imposing criminal punishment against the corporation, so automatically in the law to eradicate corruption not embraced corporate criminal liability system. Yet precisely not a little corruption is done by someone on behalf of a corporation. Conditions like this of course will complicate law enforcement officers if they will prosecute corporations as perpetrators of corruption offense. (d) The existence of the provision of Article 143 paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code, which provides that: The prosecutor makes a dated and signed indictment and contains: Full name, place of birth, age or date of birth, sex, nationality, religion and suspect work. Article 143 Paragraph (2) Sub-Paragraph a of the Criminal Procedure Code only accommodates the identity of the person as a legal subject in a criminal act, as it is unlikely that the corporation has sex and religion, so the Public Prosecutor has difficulties in making prosecutions and indictments. If it refers to the provisions of Article 20 paragraph (1) and paragraph (2) of the law to eradicate corruption and the theory of criminal liability, then the model of criminal liability that should be applied to the corporation is the imposition of criminal liability to the board and the corporation. This is because the crime is committed by the board which is the directing mind of the corporation that owns actus reus and mens rea, has no excuses and justification reasons, and the crime is done in the framework of corporate intent and purpose also gives benefit to the corporation.Â Keywords: Responsibility, Corporate, Corruption Crime.