STRATEGI PENANGGULANGAN KOMUNITAS GAFATAR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG KONDUSIF (Studi Kasus di Kabupaten Mempawah) - SUHARJIMANTORO, S.I.K NPM. A2021151081, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Tesis ini membahas masalah STRATEGI PENANGGULANGAN KOMUNITAS GAFATAR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG KONDUSIF(Studi Kasus di Kabupaten Mempawah).Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Kabupaten Mempawah (sebelumnya bernama Kabupaten Pontianak) adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mempawah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.276,90 kmÂ² dan berpenduduk sebesar kurang lebih 234.021 jiwa. Didominasi oleh penduduk: Dayak, Melayu, Cina, Bugis, Jawa, Madura, dan pendatang lainnya. Kondisi ini memunculkan adat istitadat, agama dan nilai sosial budaya yang beragam. Namun pada dasarnya masyarakat Kabupaten Mempawah bersikap terbuka dengan suku pendatang lainnya asal menghormati adat istiadat, agama dan budaya setempat. .2. Dari hasil studi lapangan terhadap penolakan kehadiran komunitas Garfatar di Kabupaten Mempawah diperoleh informasi bahwa tata kehidupan Komunitas GAFATAR dinilai oleh masyarakat setempat dan pantauan pihak kepolisian bersikap eksklusif, intoleran, radikal, anarkhis, teroris, dan makar. 3. Strategi PenanggulanganKomunitas GAFATAR dapat dilakukan melalui: a. Pendekatan Persuasif dan Preventif (soft approach) yang ditopang, pengembangan pemolisian masyarakat (Community Policing); b. Pendekatan Penegakan Hukum, Pembekuan dan Pembubaran Ormas; dan c. Pendekatan Deradikalisasi. Selanjutnya ke depan dalam konteks pengembangan dan penguatan Polmas untuk menjaga kondisi Kamtibmas dan Kamdagri yang lebih kondusif, dibutuhkan satu rangkaian kerja sama yang bersifat mengikat antara Pemda dan Polri dalam menyukseskan program Polmas. Nilai strategis yang didapat akan melapangkan jalan bagi Polri untuk kerja sama pada tataran yang lebih luas dengan Pemda. Karena itu, perlu dibangun hubungan segitiga antara Polri, Pemda dan Masyarakat. Hubungan ini dikonsepsikan sebagai hubungan Segitiga Polmas, yang mengkaitkan antara Polri, Pemda, dan Masyarakat. 2 ABSTRACT This thesis discusses the problem of GAFATAR COMMUNITY STRATEGY IN THE FRAMEWORK TO MAKE SECURITY CONDUCTIVE SECURITY (Case Study in Mempawah District). From research result using normative and sociological law research method, it is concluded that: 1. Mempawah District (formerly called Pontianak Regency) is one of the Second Level Regions in West Kalimantan Province. The capital of this district is located in Mempawah City. This district has an area of 1,276.90 kmÂ² and a population of approximately 234,021 inhabitants. Population dominated: Dayak, Malay, Chinese, Bugis, Javanese, Madurese, and other immigrants. This condition gave rise to customs of different religious, religious and social-cultural values. But basically the people of Mempawah Regency are open with other immigrants from respecting local customs, religion and culture. 2. From the results of field studies on the denial of the presence of Garfatar community in Mempawah District, it is found that GAFATAR Community's lifestyle is assessed by the local community and the monitoring of the police is exclusive, intolerant, radical, anarchist, terrorist, and treason. 3. GAFATAR Community Action Strategy can be done through: a. A sustained Persuasive and Preventive approach (soft approach), community policing development; B. Approach of Law Enforcement, Freezing and Dissolution of CSOs; C. The de-radicalization approach. Furthermore, in the context of development and strengthening of Polmas to keep Kamtibmas and Kamdagri conditions more conducive, it takes a series of binding cooperation between local government and police in the success of Polmas program. Strategic value gained will pave the way for Police for cooperation on a broader level with the local government. Therefore, it is necessary to establish a triangular relationship between the Police, the Regional Government and the Community. This relationship is conceived as a relationship between the Polmas Triangle, which links between the Police, the Regional Government, and the Community.