PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN OLEH POLRES LANDAK (Tinjauan Yuridis-Sosiologis). - ABAS BASUNI, S.IK NPM. A21207093, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRACTThis thesis addresses the issue of law enforcement against criminal acts mining without permission by the Police at the hedgehog. approach is appropriate in the formulation of the problem that has been determined. The approach chosen in this study by using sociological juridical approach. Handling of criminal case that illegal gold mining resort police porcupine is already running as it should. In the framework of the rule of law, the general handling procedures together with other common criminal case. The tindaka-action taken by the district police in combating criminal acts Hedgehog illegal gold mining which are: preventive measures (preventive) and repressive measures (penindakkan). Action refresif conducted by the Police Kuantan Singingi include: (1) investigation, (2) conduct the investigation, (3) when sufficient elements of the police to arrest the suspect, but more often catching hand (4) to make arrests, (5 ) search, (6) confiscation. The factors that inhibit the Hedgehog Police in handling the criminal case of illegal gold mining include: (1) lack of public awareness (2) of miners backed up by a person who is not responsible (3) the suspect fled. Porcupine Police efforts made in dealing with the crime of illegal gold mining may be through: (1) raise awareness of the legal community (2) improving the performance of the unit and coordinated with all relevant stakeholders (3) seek and publish the list of People Search (DPO). Recommendation: The Police, Government, and indigenous and stakeholders should sit together to create an agreement and understanding to combat illegal gold mining activities. Legal education should always be given to the people so awareness of the law in that society increases. Police must act firmly and consistently to carry out their duties as law enforcement officers. Keywords: Law Enforcement, Against, Crime, Mining, Without Permission.               ABSTRAKTesis ini membahas masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin oleh polres landak. metode pendekatan yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Bahwa Penanganan perkara tindak pidana penambangan emas ilegal Kepolisian Resort Landak sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindaka-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Landak dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan refresif (penindakkan). Tindakan refresif yang dilakukan oleh Polres Kuantan Singingi meliputi : (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan. Adapun yang menjadi faktor penghambat Polres Landak dalam menangani perkara tindak pidana penambangan emas ilegal meliputi : (1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat (2) pelaku penambangan di back-up oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (3) tersangka melarikan diri. Upaya yang dilakukan Polres Landak dalam menangani tindak pidana penambangan emas ilegal dapat melalui : (1) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (2) meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait (3) mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Rekomendasi  : Pihak Kepolisian , Pemerintah, dan para pemangku adat serta masyarakat harus duduk bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kesepahaman untuk memberantas kegiatan tambang emas ilegal tersebut. Penyuluhan hukum harus selalu diberikan kepada masyarakat agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat. Kepolisian harus bertindak tegas dan konsekuen dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Terhadap, Tindak Pidana, Penambangan ,Tanpa Izin.