KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM MEMBERIKAN HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN KARIER PUSTAKAWAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN MENENGAH - YULIANANINGSIH. M, S.H. NPM.A21217061, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
Abstrak:  Metode yang digunakan penulis dalam membahas tesis ini ialah metode kualitatif atau normatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti menulis mengunakan bahan berupa buku-buku, Peraturan perundang-undangan dan data-data yang berkaitan dengan tesis ini. Berkenaan dengan masalah tesis ini Pustakawan pada Lembaga Pendidikan merupakan tenaga kependidikan. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 14 ayat (1) huruf d, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ayat (2) huruf d, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan karier. Kemudian pasal 15 ayat (1) huruf d, pendidikan dalam melaksanakan tugas berkewajiban, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, dapat dilihat hasil penelitian, memang sampai saat ini belum semaksimal mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan fasilitas pendidikan formal, diklat, pelatihan dan kursus-kursus kepada pustakawan yang berkerja di perpustakaan sekolah, dikarenakan kekurangan tenaga kerja tetap/PNS yang membidanginya. Untuk mencukupi kekurangan tersebut pihak sekolah mengambil tenaga honorer. Dan untuk pembayaran gaji/honor tenaga honorer tersebut juga ditanggung pihak sekolah. Namun BKD yaitu: Kasubid Diklat BKD Kota Pontianak telah melalukan pendataan untuk menambah kekurangan tenaga pustakawan, meningkatkan anggaran bidang perpustakaan,  dan meningkatkan pendidikan diklat, pelatihan kursus-kursus pustakawan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.  Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Karier, Pustakawan.      2     Abstract:  The method used by the researcher in discussing this thesis is a qualitative or normative method, with a sociological juridical approach. The researcher writes using the materials of books, laws and data related to this thesis. With regard to this thesis problem, the librarian at the Institute of Education is the educational staff..Furthermore, in accordance with Pontianak City Regulation No. 12/2009 on the Implementation of Education, Article 14 paragraph (1) d, educators and education personnel shall have the opportunity to develop and improve their academic and competence qualifications in accordance with the provisions of the Laws and Regulations. Paragraph (2) d, provides an opportunity to develop and enhance careers. Then article 15 paragraph (1) d, educations in carrying out the duty obliged to improve and build academic qualifications and competence with the development of science, technology, and art. Based on the above regulation, it can be seen that the result of the research has not been maximally done by the Pontianak City Government in providing formal education, training,and courses for the librarians who works in the school library due to the shortage of permanent / Civil servants who handles it. To meet the shortage, the school took the honorary staff. And for payment of salary / honorary staff is also borne by the school. However, the Head of Training Sub-division of BKD Pontianak has been collecting data to increase the shortage of librarians, increasing the library budget, and improving education and training, as well as the librarian courses in accordance with the development of technology and information.  Key Words : Government Policy, Careers, The Librarian.