KEDUDUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KAITANYA DENGAN OPTIMALISASI PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Di Kalimantan Barat) - UTAMI DEWI, S.H NPM. A2021151057, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
BSTRACT This thesis discusses the position of BPKP in determining the element of financial loss of the state in relation to the optimal supervision of local financial management (Case Study In West Kalimantan). From the result of this thesis research, it is concluded that the position of BPKP in determining the element of state financial loss in relation to the supervision of regional financial management according to the prevailing laws and regulation that the existence of supervision of development and development conducted by BPKP as the internal supervisory institution of government has function Which are still required by other internal oversight bodies. The roles currently prescribed by BPKP are as the government's internal oversight, overseeing certain activities which include cross-sectoral activities, supervisors of general state treasury activities based on the determination by the Minister of Finance as BUN, and other activities based on presidential orders. Determination of elements of state financial losses conducted by BPKP in relation to the case of Procurement of Goods and Services in the work of Capital Expenditures and Machine of Health Equipment of Kubu Raya District Health Office Fiscal year 2013 is to conduct investigative audit, audit of State Financial Losses and giving expert statement where the audit In the framework of Audit with a specific purpose intended to express an opinion on the value of financial losses of the State arising from a case of irregularities and used to support litigation actions, Audit results in the calculation of State Financial Losses in the form of BPKP auditor's opinion on the amount of financial loss State is an expert opinion of professional auditors (LHPKKN), As a result of the opinion, LHPKKN is signed by the Audit Team and the Head of Work Unit as Expert and LHPKKN submitted to the head of Investigation Agency Who requested, carried out by an Introduction Letter (SP) encoded SR (Secret Mail) signed by the work unit. Where in the case of corruption in the procurement of health equipment at the Health Office of Kubu Raya Regency for Budget Year 2013 by the Panel of Judges of the Court of Corruption at the Pontianak District Court handling the case recognizes and uses the results of an audit conducted by the BPKP of West Kalimantan Province in the context of calculating financial losses State Number: SR-522 / PW14 / 5/2015 dated November 17, 2015 as legally proven and convincing determinant of the element of "financial loss of the State". From the results of research that has been done, researchers found obstacles in financial supervision and development experienced by BPKP, namely human resources, budget for supervision, facilities and infrastructure used to conduct monitoring, working methods in supervision, negative perceptions of supervision, and The dominance of external regulatory agencies. Keywords: Position BPKP, Dalam, Determining Elements, State Financial Losses. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kedudukan BPKP dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara dalam kaitanya dengan optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Barat). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Bahwa kedudukan BPKP dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara dalam kaitannya dengan pengawasan pengelolaan keuangan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa eksistensi pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilakukan oleh BPKP sebagai lembaga pengawas internal pemerintah memiliki fungsi yang masih diperlukan oleh lembaga-lembaga pengawas internal lainnya. Peran yang saat ini dijalankan oleh BPKP adalah sebagai pengawas internal pemerintah, mengawasi kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, pengawas kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menkeu selaku BUN, dan kegiatan lain berdasarkan perintah presiden. Penentuan unsur kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP terkait dengan perkara Pengadaan Barang dan Jasa pada pekerjaan Belanja Modal dan Mesin Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun anggaran 2013 adalah dengan melakukan audit investigative, audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli dimana audit tersebut dalam rangka Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi, Hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan Negara merupakan pendapat keahlian professional auditor yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), Sebagai hasil dari pendapat, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli dan LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat Pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja. Dimana dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menangani perkara tersebut mengakui dan menggunakan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Kalimantan Barat dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara Nomor : SR-522/PW14/5/2015 tanggal 17 November 2015 sebagai penentu terbuktinya secara sah dan meyakinkan unsur â€œkerugian keuangan Negaraâ€. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan hambatan dalam pengawasan keuangan dan pembangunan yang dialami oleh BPKP, yaitu SDM, anggaran untuk melakukan pengawasan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengawasan, metode kerja dalam pengawasan, persepsi negatif terhadap pengawasan, dan dominannya lembaga pengawas eksternal. Kata Kunci : Kedudukan BPKP, Dalam, Penentuan Unsur, Kerugian Keuangan Negara.