PERADILAN ADAT SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK KANAYATN, â€œKAJIAN SOSIO YURIDIS DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIAâ€ - DRS. YAKOBUS KUMIS NPM.A21212064, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAKSI Adalah sangat urgent bagi Pemerintah kita untuk mengakomodir kearifan local dan peradilan adat sebagai sebuah alternative penyelesaian masalah dalam menangani perkara-perkara yang ada dalam masyarakat adat maupun diluar masyarakat adat, misalnya masalah perkelahian, kesalahpahaman, perceraian, penganiayaan, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, sengketa tanah atau lahan, konflik antar suku dan lain sebagainya, karena peradilan adat, khususnya dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn mampu memberikan rasa keadilan dan terbukti mampu menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam komunitas masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat ini. Banyak pihak yang menyadari bahwa hukum adat memiliki daya tarik/daya pikat tersendiri dan sangat efektif bukan hanya proses peradilannya yang cepat, sederhana, biaya murah, tetapi juga yang lebih sangat penting adalah tercapainya rasa keadilan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (yang berdasarkan atas nilai-nilai moral, social, budaya dan prinsip-prinsip keadilan) sebagaimana usaha untuk menemukan kembali dan menciptakan kembali keseimbangan (antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan kosmos, dan manusia dengan alam supranatural). Masyarakat adat Dayak Kanayatn selama ribuan tahun sejak jaman nenek moyangnya telah mempraktekkan hidup bersama dalam sebuah Rumah Panjang yang dinamakan Radakng Aya’ atau disebut dengan Rumah Betang. Mereka hidup dalam kerukunan antara satu sama lain, dengan alam sekitar, dan dengan semesta alam. Di dalam Rumah Panjang ini, semua perkara yang terjadi dianggap sebagai masalah keluarga, sehingga sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan dalam keluarga itu sendiri. Asas ini menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perkara. Apabila masalah itu belum bisa diselesaikan, barulah mereka memakai pilihan kedua yakni lewat peradilan adat. Peradilan adat diperankan oleh para tetuta adat yang dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn disebut Timanggong, Pasirah dan Pangaraga. Fungsi mereka adalah semata-mata untuk mendamaikan pihak yang berperkara dan bukan terutama untuk menghukum, dan juga untuk memperbaiki hubungan dalam komunitas tersebut. Tidak ada istilah penjara dalam hukum adat sehingga sudah barang tentu hal itu dapat mengurangi lapas-lapas yang overloaded (kelebihan kapasitas) di Indonesia Ada beberapa asas yang senantiasa dipatuhi oleh masyarakat adat Dayak Kanayatn dalam menyelesaikan perkara adat sebagaimana tercermin dalam ajaran nenek moyang yang disebut dengan istilah Kade Ngusir Ular (kalau mengusir ular) Pamangkong Ame Patah (tongkat untuk memukul jangan sampai patah), Ular Ame Mati (ular jangan sampai mati), Tanah Ame Lamakng(tanah jangan berbekas), Adil Ka’ Talino (setiap orang harus bersikap adil dan jujur kepada sesamanya), Bacuramin Ka’ Saruga (berbuat baik seperti perbuatan dalam surga), Basengat Ka’ Jubata (semua kehidupan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa), Adat Labih Jubata Bera (adat yang berlebihan membuat Tuhan marah), Adat Kurang Antu Bera (adat kurang mencukupi membuat Hantu marah). Asas-asas ini harus dipatuhi oleh semua hakim/tetua/pemangku adat dalam menyelesaikan setiap perkara dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn. Disamping itu pula, para tetua/pemangku adat harus mempertimbangkan ketiga asas hukum adat yakni asas kerukunan, kepatutan,dan keselarasan dalam menyelesaikan perkara adat. Hukum adat dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn menyatu dengan nilai-nilai social, budaya, dan idiologi masyarakat adat sehingga mudah diterima dan menjadi cerminan yang lebih baik akan rasa keadilan. Selain itu, hal paling penting dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum adat adalah menciptakan keselarasan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Makna dan peran penting yang dimainkan oleh peradilan tradisional dalam masyarakat adat membuat peradilan adat sebagai sebuah bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang adil di saat peradilan Negara tidak memberikan solusi bagi pencapaian rasa keadilan masyarakat dan peradilan adat yang cepat, sederhana, murah biayanya, dan juga sangat efektif dan efisien. Secara istimewa, locus institusi dari peradilan adat membuatnya menjadi pilihan pertama dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya,Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Mempawah daripada peradilan negeri yang biasanya berlokasi di pusat kabupaten atau kota.Kata Kunci: Peradilan Adat, Lembaga Peneyelesaian Sengketa, Masyarakat Hukum Adat, Dayak Kanayatn. ABSTRACT It’s urgently for our government to accommodate the local wisdom and its customary law as an alternative dispute resolution in resolving any problems within and outside indigenous peoples, for example the problem of divorce, murder, traffic accidents, land disputes, ethnic conflicts and so forth because it is able to give a sense of justice and must create a balance within the community of indigenous peoples, especially in indigenous peoples Dayak Kanayatn who live in most of West Kalimantan. Most of stakeholders realize that customary law has its own impressive and effective not only related to the issue resolution process is quick, simple and low cost, but also the most important is the achievement of justice according to the sense of community justice (as based on moral values, social, cultural and principles of justice) as well as an attempt to recover to re-create a balance (between man with man, man with the cosmos, and man with supernatural). Indigenous people Dayak Kanayatn for thousand years from their ancestor has practicing living together in one Long House named Radakng Aya’ or called Rumah Betang. They are live in harmony with each other, nature, and universe. In this Long House, all problems that occur is an issue that concerns family affairs and hence should be resolved within the family itself. This main principles must be the fist choice in resolving the parties. If the problem could not be resolved yet, then they use the second choice. It will be resolved by using customary law rolled by customary head named Timanggong, Pasirah, and Pangaraga. Their function is only just reconcile the parties and not mainly to punish (punitive act), and also to restore the relationship of the community. There are some principles that obeyed properly by Indigenous people Dayak Kanayatn in resolve any customary problems as reflected by their ancestor teaching as called Pamangkong Ame Patah (the stick to hit must be unbroken), Ular Ame Mati (the snake must be not die even hitted), Adil Ka’ Talino (anyone must be fair or be honest to all people), Bacuramin Ka’ Saruga (The Heaven must be as the reflection of live), Basengat Ka’ Jubata (anyone must breathe from God), Adat Labih Jubata Bera (excessive customary law tools or payment can make God be angry), Adat Kurang Antu Bera (uncompleted customary law tools or payment can make Ghost be angry). This principals must be obeyed by all customary heads in resolving any problems in the indigenous people. Besides, the customary heads must consider these three principals mainly harmony, worthiness, and balance in resolving the parties. No jail in customary law term and absolutely it can reduce the overloaded jail in IndonesiaThe customary law in indigenous people Dayak Kanayatn is integrated with social values, cultural, indigenous ideology, so easily accepted and better reflect the sense of justice. In addition, the most important thing in the settlement through the mechanism of customary law is the creation of a balance between macrocosm and microcosm. The important meaning and strategic role played by traditional justice in indigenous communities made the customary courts and customary settlement as an alternative form of settlement of justice when state court does not provide a solution to the achievement of justice and the judicial process is fast, simple and lightweight cost as well as effective and efficient. Especially, the locus institution of customary law make it become the first choice in indigenous people Dayak Kanayatn in Landak, Kubu Raya, Bengkayang, and Mempawah regencies than state court which is usually located in central of regency or town.Keywords: Customary Justice, Dispute Settlement Institution, Indigenous people, Dayak Kanayatn