IMPLIKASI HUKUM KESEPAKATAN KERJASAMA SOSIAL EKONOMI MALAYSIA-INDONESIA (SOSEK MALINDO) TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN MASUKNYA BARANG ILLEGAL MELALUI JALUR PERBATASAN ENTIKONG DI KABUPATEN SANGGAU - FAHRIZAL SIREGAR, SH. NIM. A2021151013, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau dan upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau dengan adanya kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam kenyataannya, kesepakatan kerjasama Sosek Malindo yang dibuat antara Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Malaysia menimbulkan implikasi hukum terhadap permasalahan masuknya barang-barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Hal ini bisa dilihat dari adanya kesepakatan di bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan yang dituangkan dalam kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi MalaysiaIndonesia (Sosek Malindo), dimana dalam kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) tersebut membahas masalah penanganan terhadap lalu lintas perdagangan lintas batas dan pencegahan terhadap perdagangan barang-barang illegal melalui perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya barang-barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau melalui kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), antara lain: (a) Pemeriksaan dan penjagaan jalur-jalur masuknya barang-barang illegal yang biasa digunakan oleh pelaku usaha, termasuk jalur-jalur tikus; (b) Melakukan koordinasi dengan pihak bea cukai Malaysia apabila terdapat angkutan yang membawa barang-barang dari Malaysia dalam jumlah besar yang akan melewati pintu batas Entikong; dan (c) Membuat pos-pos pemeriksaan di titik-titik yang dianggap rawan masuknya barang-barang illegal melalui perbatasan dari kedua negara. Kata Kunci: Implikasi Hukum, Sosek Malindo, Barang Illegal, Perbatasan. 2 ABSTRACT This thesis discusses the legal implications of the Malaysian-Indonesia Socio-Economic Cooperation Agreement (Sosek Malindo) on the prevention of illegal entry through Entikong border in Sanggau Regency. In addition it also has the objective of expressing and analyzing the legal implications of Malaysia-Indonesia Socio-Economic Cooperation Agreement (Sosek Malindo) on preventing the entry of illegal goods through the Entikong border in Sanggau District and preventing illegal entry through the Entikong border in Sanggau With the cooperation agreement between Social-Economy Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). Through the literature study using the empirical legal approach, it is concluded that in reality, the agreement between Malindo Sosek cooperation made between the Government of Indonesia through the West Kalimantan Provincial Government and the Malaysian Government raises legal implications on the illegal goods through the Entikong border in Sanggau . This can be seen from the agreement in the economic, trade and transportation sectors as stipulated in the agreement between Social-Economy MalaysiaIndonesia (Sosek Malindo), where in the agreement between SocialEconomy Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) discussed the problem of handling traffic Cross-border and prevention of illegal goods trade through the border of West Kalimantan-Sarawak. The efforts made to prevent the entry of illegal goods through the Entikong border line in Sanggau District through the agreement between Social-Economy Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), among others: (a) Examination and guarding the entrance of illegal goods Commonly used by business actors, including rat pathways; (b) Coordinate with Malaysian customs authorities in case of transport carrying goods from Malaysia in large quantities which will pass through the Entikong boundary; And (c) Creating checkpoints at points considered vulnerable to illegal goods entering the border of the two countries. Keywords: Legal Implications, Malindo Social, Illegal Goods, Border.