PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS - NPM. A2021141079, ROBERTUS SAPTO LEGOWO, SH. (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAK Penelitian dalam bentuk tesis ini hendak mencari gambaran mengenai peran dari Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sambas, dengan merumuskan dua masalah penelitian, yaitu: 1. Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sambas?; dan 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sambas? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif (dogmatik) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Peran Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencegah dan penanganan terjadinya praktek kejahatan perdagangan orang dilakukan melalui beberapa program dan kebijakan. Beberapa langkah tersebut di antaranya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan dan penguatan struktur ekonomi masyarakat serta membuat regulasi spesifik yang mengatur pencegahan dan penanganan kejahatan perdagangan orang; 2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayahnya. Kendala itu bersumber dari tiga hal, yaitu: peraturan hukum (regulasi) itu sendiri, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Kata kunci: Peran, Pencegahan, Penanganan, Perdagangan Orang. ABSTRACT The research in the form of this thesis wants to find an overview of the role of the Sambas Regency Government in preventing and handling trafficking in persons in Sambas Regency, by formulating two research problems, namely: 1. How is the role of Sambas District Government in preventing and handling trade crime people in Sambas Regency ?; and 2. What factors influence the Sambas Regency Government in preventing and handling trafficking in persons in Sambas Regency? This research is a normative (dogmatic) legal research using the approach of legislation, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is obtained through research in the field, while secondary data is obtained through library research or documentation studies. The data obtained are then analyzed qualitatively. The results obtained from this study are as follows: 1. The role of the Sambas District Government in preventing and handling the occurrence of the crime of trafficking in persons is carried out through several programs and policies. Some of these steps include strengthening the capacity of human resources (HR), improving and strengthening the economic structure of the community and making specific regulations governing the prevention and handling of trafficking in persons; 2. There are several factors that influence and become an obstacle for the Government of Sambas Regency in preventing and handling trafficking in persons in their territory. These constraints stem from three things, namely: the legal regulation (regulation) itself, law enforcement officials and the community. Keywords: Role, Prevention, Handling, Trafficking in Persons.