PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING ASAL TIONGKOK (Studi Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang) - ANGELIA PRATIWI MASTIURLANI CHRISTINA S, SH NPM.A2021151022, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRACT This thesis discusses the Law Enforcement Against Foreign Workers of China (Study In PT WHW Kendawangan District Ketapang District). The approach method used in this research is normatife-sosiologis approach. From the results of this thesis research obtained the conclusion Law enforcement against the Foreign Workers Origin of China in anticipating conflict conflict in the community in PT WHW Kendawangan District Ketapang District. The use of foreign workers in Indonesia is regulated in Law no. 13 Th. 2003 on Employment, in Chapter VIII: The Use of Foreign Workers, Articles 42 to 49. Foreign workers may be employed in Indonesia only in employment for a particular job and time, and they shall have co- certain. Should there be written permission from the appointed minister or official before hiring foreign workers in Indonesia. Employers who breed foreign workers are required to repatriate foreign workers to their home country after the employment relationship ends. In response, the Ministry of Manpower and Transmigration issued a new policy concerning the use of foreign workers, namely Permenakertrans No. 12 of 2013 on the Procedures for the Use of Foreign Workers. Keywords: Foreign Workers, Law Enforcement. ABSTRAK Tesis ini membahas Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok (Studi Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Penegakan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok dalam mengantisipasi timbulkan konflik pada masyarakat di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Bab VIII: Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 42 sampai dengan 49. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu, dan mereka harus memiliki standar kopetensi tertentu. Harus ada izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir. Disamping ituKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan beleid (kebijakan) baru mengenai penggunaan pekerja warga negara asing, yaitu Permenakertrans Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Penegakan Hukum