Analisis Penerapan Sistem Izin Kerja Panas Pada Bagian Plantis Di PT. Indo Acidatama, Tbk (Berdasarkan Guidance on Permit to Work Systems tahun 2005) - Tomi Raya; Baju Widjasena; - Ekawati (Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip), 2014)
Industri Petroleum dan kimia dengan material yang mudah terbakar (flammable) dan bersifat toksik, sangat berpotensi terjadi kecelakaan serius. Sejak 1990 hingga 2009 di Amerika terjadi lebih dari 60 kejadian kematian disebabkan peledakan atau kebakaran dari kegiatan pekerjaan panas (pembakaran, pengelasan, atau yang dapat menimbulkan api atau ledakan). Di Indonesia, kasus kecelakaan kerja pekerjaan  panas dari tahun 2009 hingga 2013 terjadi sebanyak 16 kejadian. Sistem  izin kerja digunakan untuk mengontrol tipe pekerjaan yang berbahaya.  Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis penerapan sistem izin kerja panas di PT. Indo Acidatama Tbk pada bagian Plants dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan Guidance on Permit-to-Work Systems. Penelitian ini adalah penelitian dengan analisa deskriptif dan observasional partisipatif pasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian ini terbagi menjadi informan utama dan triangulasi yang akan menjelaskan delapan poin. Hasil observasi pekerjaan panas di area 200 dan Cooling Tower diperoleh tingkat kesesuaian 90,5%. Pemberlakuan SOP sistem izin kerja panas secara umum telah efektif yang disebut sebagai WP (work permit) merah. Pembinaan sistem izin kerja panas hanya sebatas sosialisasi tanpa ada penilaian tahap akhir. Ditetapkannya jenis-jenis pekerjaan yang memerlukan izin kerja panas. Pengisian & penandatangan formulir izin kerja panas dilakukan dengan pre-job visit serta memperhatikan daftar periksa formulir. Dilakukan pendistribusian 4 lembar salinan formulir izin kerja panas tanpa dilengkapi display box di area kerja. Pelaksanaan meliputi koordinasi, persiapan, pengukuran gas berbahaya, pelaksanaan pekerjaan panas dan penanggulanggan keadaan darurat. Pengawasan telah dilakukan namun belum disertai dengan bukti otentik. Pada tahap penutupan salinan formulir pelaksanaan tidak ditandatangani