POLITIK PADI PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG DI INDRAMAYU TAHUN 1942-1944 - ANGGRAINI, GRITA (Avatara, 2016)
Politik padi yang dilaksanakan pemerintah Jepang adalah penyerahan padi yang ditujukan untuk kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah Jepang. Kepentingan tersebut, yaitu keinginan untuk mencapai kemenangan atas perang Asia Timur Raya. Dalam usahanya untuk mencapai tujuannya, pemerintah Jepang memasukkan Indonesia sebagai bagian dari rencana dalam penguasaan terhadap wilayah Asia tenggara. Pemerintah Jepang berusaha untuk semaksimal mungkin memobilisasi rakyat Indonesia demi kepentingan negaranya sendiri. Indramayu adalah salah satu kota yang dianggap oleh Jepang sebagai kota yang penting. Hal ini dikarenakan Indramayu adalah kota penyuplai beras tertinggi di wilayah Jawa Timur. Bahkan pemerintah Jepang menyebut wilayah Indramayu sebagai Gudang Beras, yang tentunya beras adalah salah satu kebutuhan pokok militer. Hal itulah yang memberikan ketertarikan penulis untuk mengkajinya lebih dalam mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang dalam mengeksploitasi beras di Indramayu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis latar belakang pemerintah Jepang melaksanakan poitik padi. (2) Untuk menganalisis implementasi kebijakan penyerahan padi melalui politik padi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang terhadap petani di Indramayu, (3) untuk menganalisis mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh para petani Indramayu yang berkaitan dengan penolakan pelaksanaan kebijakan politik padi. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan sejarah (historical approach ), yang meliputi empat tahapan proses yakni heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penyerahan padi dari para petani ini membawa dampak negatif dan dampak positif yang mrngiringinya. Dampak negatif dari kebijakan ini ialah para petani terutama hidup sengsara dan menderita karena adanya kebijakan yang merampas hak-hak mereka dimana hasil dari sawah yang meraka rawat harus diserahkan kepada pemerintah tanpa bisa dinikmati terlebih dahulu oleh para petani. Dampak positif dari kebijakan ini adalah berkembangnya ilmu pengetahuan berkaitan dengan pertanian, dimana sebelum adanya kebijakan penyerahan padi ini, para petani menanam padi dengan cara yang masih primitive. Namun setelah adanya kebijakan dan penelitian, petani menjadi lebih modern dalam melakukan penanaman padi. Kata Kunci: Politik, Padi, Indramayu