PERAN KOPKAMTIB DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS NASIONAL PEMERINTAH ORDE BARU TAHUN 1965-1988 - SAIFULLOH FARIHI, MUHAMMAD; LIANA, CORRY (Avatara, 2018)
Stabilitas nasional adalah suatu negara dalam keadaan kondusif dari berbagai gejolak-gejolak yang bersifatpolitis, ekonomis, maupun sosial. Negara yang kondusif akan berdampak pada kreatifitas masyarakatnya dan bisamengantarkan suatu negara menjadi negara maju. Masa Orde Baru di Indonesia adalah masa dimana terwujudnyastabilitas nasional merupakan tujuan dari pemerintah. Berbagai upaya untuk mewujudkan stabilitas nasional dilakukan,salah satunya adalah dengan membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), organisasi sipildan militer yang dibentuk untuk menangani masalah-masalah sekitar peristiwa G30/S. Kopkamtib sebagai organisasiyang memiliki kewenangan lebih dalam menangani pelanggaran-pelanggaran negara, tidak hanya fokus pada masalahsekitar G30/S. Pada tahun 1965-1977 berbagai pelanggaran-pelanggaran negara ditangani Kopkamtib seuai denganamanat dari presiden Soeharto. Penanganan pelanggaran-pelanggaran negara tersebut, merupakan wujud dari Kopkamtibdalam upaya untuk menciptakan stabilitas nasional pemerintah Orde Baru tahun 1965-1977. Kewenangan lebihKopkamtib seperti penangkapan tanpa surat peringatan, dimanfaatkan Soeharto untuk memberantas pelanggaran negarayang marak pada tahun 1977-1988 yaitu masalah pungutan liar di pelabuhan Tanjung Priok. Melalui Inpres No. 9 tahun1977 tentang Operasi Tertib (opstib), maka secara sah Kopkamtib bertugas memberantas segala bentuk pungli yang adadi Indonesia, termasuk di Tanjung Priok. Pemberantasan pungutan liar Kopkamtib di pelabuhan Tanjung Priokmenghasilkan temuan bahwa faktor penyebab terdapatnya pungli adalah karena ada keserakahan (greeds), kesempatan(opportunities), kebutuhan (needs), dan pengungkapan (ekposure) sesuai dengan teori GONE. Peran Kopkamtib dalammenangani pungli Tanjung Priok sebagai wujud untuk mendukung pemerintah dalam menciptakan stabilitas nasional,adalah mampu membersihkan praktik pungutan liar yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1988. Sebagaiwujud keberhasilan Kopkamtib dalam menangani pungli, maka pada tahun 1988 Opstib dicabut dan Kopkamtibdibubarkan.Kata Kunci: Stabilitas Nasional, Kopkamtib, Pungutan Liar