ANALISIS GERAKAN SERIKAT BURUH SLENGGRONG MERAPI “PUNOKAWAN” DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK TAMBANG PASIR - Verry Varhan; Achmad Taufiq (Journal of Politic and Government Studies, 2019)
Konflik sumber daya alam menjadi situasi yang selalu muncul di Indonesia. Kabupaten Magelangmenjadi salah satu tempat kekayaan sumber daya alam berupa material pasir Gunung Merapi. Eksploitasi pasir akan semakin tidak terukur ketika kurangnya peran para aktor penambangan yang berdampak pada sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat lereng Gunung Merapi, tak terkecualimenimbulkan konflik horizontal antar penambang manual dan mekanik. Serikat Buruh SlenggrongMerapi “PUNOKAWAN” terus mengupayakan perjuangan untuk penambang manual yang semakintersisih oleh penambang mekanik. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka peneliti menganalisistahapan konflik yang berupa prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pascakonflik yangkemudian menyusun pemetaan konflik penambangan untuk mewujudkan keberhasilan upayaresolusi konflik dari peran penambang, pemerintah, dan masyarakat. Dengan menggunakan metodepenelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini mempunyai sasaran untuk menganalisis konflik dariidentifikasi peran para aktor penambangan. Hingga saat ini, perkembangan kegiatan pertambangandi Kawasan Gunung Merapi, Kabupaten Magelang belum menemukan resolusi konflik tambangpasir. Pemerintah sebagai pengelola dianggap tidak berhasil dalam mewujudkan kepentingan parapihak konflik. Adanya oknum pada masing-masing aktor menjadi penyebab ketidakberhasilanupaya resolusi konflik tambang pasir. Namun penambang yang sebelumnya terjadi konflikhorizontal telah mengupayakan penyelesaian konflik dengan bekerjasama antara penambangmanual dan mekanik dengan menggunakan nama Koperasi. Konflik yang masih terjadi antarapenambang dan masyarakat serta terhadap Pemerintah. Terdapat pengelompokan pada masyarakatyang pro dan kontra terhadap penambangan, dampak lingkungan sebagai faktor utama masyarakatmenolak penambangan mekanik sedangkan Pemerintah belum ada sosialisasi terkait penambangan kepada masyarakat dan pengawasan terhadap penambangan tanpa izin.