Perlawanan Masyarakat Luar Batang Jakarta Terhadap Kebijakan Revitalisasi Kawasan Pesisir Pada Tahun 2016 - Alief Khahfi Fhatoni; Purwoko .; Nur Hidayat Sardini (Journal of Politic and Government Studies, 2017)
ABSTRAKDalam beberapa waktu terakhir, variasi, frekuensi dan intensitas gerakan peralawan semakin kompleks. Terdapat ketidakadilan yang membuat masyarakat melakukan perlawanan seperti pada perlawanan masyarakat Luar Batang Jakarta terhadap kebijakan revitalisasi kawasan pesisir. Perlawanan masyarakat Luar Batang dikarenakan mereka menginginkan kampung ini tidak ditertibkan oleh pemerintah melainkan dijaga dan dilestarikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengtahui dinamika perlawanan masyarakat Luar Batang Jakarta terhadap kebijakan revitalisasi kawasan pesisir dan faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan perlawanan tersebutMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan pada penelitian ini adalah Aktor Perlawanan dari masyarakat Luar Batang, beberapa masyarakat Luar Batang yang terkena dampak kebijakan revitalisasi dan Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta.Hasil peneltian menunjukan bahwa perlawanan masyarakat Luar Batang adalah perlawanan secara tim (Team Work) terbagi atas 3 tugas yaitu mengedukasi masyarakat, mengumpulkan bukti surat hak atas tanah, dan membangun jaringan lintas sektoral. Dengan pembagian tugas tersebut tercipta 3 bentuk perlawanan masyarakat Luar Batang yaitu aksi massa, jalur hukum dengan memperjuangkan hak atas tanah, dan diplomasi. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat Luar Batang untuk melakukan perlawanan adalah faktor hsitoris, agama, hak atas tanah, dan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.Rekomendasi yang dapat diberikan untuk pemerintah adalah ketika dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan harus melibatkan masyarakat didalamnya sehingga masyarakat mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut sehingga meminimalisir konflik antara masyarakat dan pemerintah.Kata Kunci: Perlawanan Masyarakat, Gerakan Sosial Baru dan Kebijakan