IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SD DI KABUPATEN TEGAL - Anindhita Kiky Amrynudin; Sundarso Sundarso; Ari Subowo (Journal of Public Policy and Management Review, 2014)
Kebijakan Sertifikasi Guru mengacu pada Undang-Undang Guru Dosen Nomor 14 tahun 2005 bertujuan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, serta meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui proses implementasi yang efektif yang dapat dilihat dari ketepatan kebijakan , ketepatan pelaksanaan , ketepatan target , ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Proses implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari faktor yang mendukung dan menghambat. Berdasarkan teori van Meter dan van Horn faktor yang mendukung dan menghmabat berupa tujuan dan ukuran dasar/Standar kebijakan , Sumber Kebijakan, Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Badan Pelaksana , Kondisi Sosial,Politik dan Ekonomi serta Disposisi Implementor. Berdasarkan hambatan yang ada dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Tegal , penulis memberikan rekomendasi berupa : (1) sosialisasi kembali untuk guru agar bisa memahami tujuan sertifikasi guru sepenuhnya, (2) menambah jumlah staff (3) pemberian tunjangan sertifikasi digabung dengan gaji pokok (4) memberikan contoh format SK mengajar (5) mempertegas sanksi (6) persiapan berkas bagi para guru (7) Promosi yang menarik dari koperasi kepada guru (8) alokasi 2% tunjangan sertifikasi guru untuk meningkatkan sarana dan prasaran belajar mengajar.