KUALITAS PELAYANAN KARTU KUNING (AK.1) DI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG - Septanti, Asri Sekar; Dwimawanti, Ida Hayu; Widowati, Nina (Journal of Public Policy and Management Review, 2015)
Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Salah satunya adalah pelayanan kartu pencari kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan kartu kuning dengan menggunakan dimensi Tangibles, Reliability, Responsivess, Assurance dan Emphaty, serta untuk menganalisis dimensi yang menghambat dan mendukung kualitas pelayanan kartu kuning di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kartu kuning di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang masih rendah. Terdapat tiga dimensi yang menghambat kualitas pelayanan kartu kuning, yaitu dimensi Tangibles, Responsif dan Emphaty, dimana : (1) Sarana dan prasarana yang belum memadai, (2) Respon petugas yang kurang simpatik, (3) Keramahan dan kesopanan petugas yang belum maksimal, dan terdapat dua dimensi yang mendukung kualitas pelayanan kartu kuning, yaitu dimensi Reliability dan Assurance, dimana : (1) Kehandalan petugas dalam memberikan pelayanan, (2) Ketepatan dan kejelasan dari petugas dalam memberikan jaminan waktu dan biaya pelayanan. Berdasarkan hambatan yang terdapat dalam pelayanan kartu kuning di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang, penulis merekomendasikan sebagai berikut: (1) Menambah sarana dan prasarana pelayanan kartu kuning, (2) Memperluas ruang tunggu pelayanan kartu kuning (3) Memberikan pengarahan kepada petugas sebelum memulai aktifitas, (4) Mengadakan evaluasi setiap bulan bagi setiap petugas, serta (5) Menambah Sumber Daya Manusia untuk mengoperasikan pelayanan kartu kuning.