Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang - Yenchilia Tresna Damanik; Aufarul Marom (Journal of Public Policy and Management Review, 2016)
Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bangsa Indonesia. Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang yang salah satu program penanggulangan kemiskinan tersebut yaitu pelatihan keterampilan. Kelurahan Mangunharjo merupakan salah satu kelurahan sasaran program pelatihan keterampilan dengan jumlah warga miskin yang mengalami penurunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pelatihan keterampilan di Kelurahan Mangunharjo mengacu pada kriteria / indikator evaluasi kebijakan yaitu : 1) Efektivitas; 2) Kecukupan; 3) Pemerataan; 4) Responsivitas; 5) Ketepatan dan mengkaji faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program. Indikator efektivitas melihat ketercapaiaan tujuan dikatakan berhasil dan target sasaran sesuai dengan klasifikasi warga miskin dan database warga miskin. Dalam kriteria kecukupan perbaikan ekonomi masyarakat belum dirasakan tetapi perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir ke arah positif. Dalam indikator pemerataan yang diperoleh pendistribusian dana yang merata dan fasilitas yang diberikan pada masyarakat sudah memadai. Dalam indikator responsivitas program pelatihan keterampilan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta pada indikator ketepatan ditemukan dampak positif dan negatif pelaksanaan program. Faktor pendorong yang mempengaruhi program ini yaitu sosialisasi, partisipasi masyarakat, program pemerintah yang harus dilaksanakan, dan program sesuai dengan kapasitas masyarakat. Adapun faktor penghambatnya yaitu modal, tidak dilaksanakan secara periodik, tidak berkelanjutan, dan peran pendamping masih lemah. Dengan begitu perlunya memaksimalkan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Kota Semarang.