Manajemen Relokasi Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno di Kota Semarang - Fikry Shubhi Rasyidi; Endang Larasati Setyaningsih; Susi Sulandari (Journal of Public Policy and Management Review, 2012)
Pemerintah Kota Semarang Melalui Regulasi Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan pedagang kaki lima Nomor 11 tahun 2000 dan pemakaian kekayaan Daerah nomor 6 tahun 2008. Merelokasi PKL kawasan Simpang lima dan Pahlawan ke kawasan Taman Menteri Soepeno dengan menghabiskan anggaran sebesar RP. 370.483.000,00 yang telah di relokasi ke kawasan Taman KB, Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya pembangunan lapak-lapak PKL di Taman Menteri Soepeno agar dapat menata PKL-PKL liar yang berada di pinggiran jalan Kota Semarang.Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan Bagaimana proses manajemen program relokasi Pedagang Kaki Lima dai Jalan Pahlawan ke Taman Menteri Supeno di Kota Semarang serta mencari tahu apa yang menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat dari proses manajemen relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Pahlawan ini, sebab sebagaian besar Pedagang merasa banyak mengalami kerugian didalam program relokasi ini, dimana mereka mengalamai penurunan pendapatan yang diakibatkan hilangnya langganan mereka dulu serta sepinya konsumen di Shelter Taman Menteri Supeno Kota Semarang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menjelaskan fenomena yang mempengaruhi proses manajemen program relokasi di Taman Menteri Supeno Kota Semarang, dengan menggunakan teori fungsi mananjemen dari George Terry sebagai pedoman didalam melakukan penelitian ini, sehingga pembagian penelitian terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program relokasi Program Relokasi Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno di Kota Semarang sehingga diharapkan dengan mengoptimalkan pelaksanaan program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para Pedagang Kaki Lima di Taman Menteri Supeno sehingga program ini tidak hanya memberikan solusi permasalahan tata kota buntuk Pemerintah tetapi juga untuk kesejateraan Pedagang .