PERUBAHAN SISTEM ORGANISASI PERPAJAKAN DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI - Hadini, Anindita Ulfa; Lituhayu, Dyah; Lestari, Hesti (Journal of Public Policy and Management Review, 2012)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yangmemberi kontribusi cukup besar. Kepengurusan pajak berada di bawahnaungan Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada dibawah Departemen Keuangan. Seperti kita ketahui bahwa beberapa saatyang lalu kinerja pegawai pajak menjadi sorotan banyak pihak, karenabanyaknya anggapan bahwa kinerja pegawai pajak banyak melakukanpenyelewengan.Hal ini diperkuat dengan banyaknya pandangan negatif daripengamat perpajakan, masyarakat umum dan Wajib Pajak terhadapburuknya kinerja pegawai Ditjen Pajak (intranet Ditjen Pajak, 2005). Halini ditegaskan pula dari hasil jajak pendapat Fokus Kompas yang dimuatpada harian Kompas tanggal 26 November 2005, berdasarkan pernyataanresponden sebanyak 55% yang menilai buruknya citra pegawai pajak,hanya 27,7% responden yang menilai positif terhadap citra pegawai pajakdalam menjalankan tugasnya (intranet Ditjen Pajak, 2006). Hasil jajakpendapat Kompas yang diselenggarakan pada 18-20 November 2009memperlihatkan, lebih dari separuh responden (66,8 persen) menyatakanbahwa citra aparat birokrasi pemerintah saat ini secara umum masih buruk.Dari data di atas tampak bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlumerumuskan kebijakan dalam rangka memperbaiki citra mereka.KPP Pratama Semarang Gayamsari yang menjadi subjek dalampenelitian ini, sebelum tahun 2008 bergabung dengan KPP PratamaSemarang Timur dan KPP Pratama Demak. Namun, pada akhir tahun2007, seiring dengan berjalannya modernisasi perpajakan ketiganya pecahdan berdiri sendiri-sendiri. Perbedaan KPP yang sekarang sangat kontrasdibandingkan dengan KPP konvensional (lama) yang belum mendapatsentuhan modernisasi. Perbedaan itu, misalnya, tampilan gedung kantoryang dirancang dan didesain dengan konsep kantor modern (walaupunbelum semua KPP di Indonesia), front office yang standar di TempatPelayanan Terpadu (TPT) sebagai aplikasi â€œone stop serviceâ€ perpajakan,tersedianya alat-alat bantu di lobby atau di TPT, seperti help desk yangsiap melayani informasi dan konsultasi perpajakan yang bersifat umum,media informasi perpajakan dengan touch screen, dan lain sebagainya.Meskipun demikian, timbul pula gejala kurang optimalnya fungsipengadaan sarana ini. Hal ini terlihat dari jarang sekali Wajib Pajak yangmencari informasi perpajakan di media touch screen tersebut. Banyaknyaaktivitas pelayanan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaSemarang Gayamsari membuat banyak pelanggan harus menunggu,sementara fasilitas pelayanan tidak bertambah.