PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN - A, Akhmad; Noer Azam Achsani; Mangara Tambunan; Sumedi Andoyo Mulyo (AGRIBUSINESS JOURNAL, 2013)
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memberi dampak positif dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Selatan dalam era otonomi daerah dewasa ini, diharapkan dapat mengambil kebijakan fiskal yang dapat mendorong pembangunan pertanian, mengingat sebagaian besar penduduknya berkerja pada sektor pertanian di perdesaan dengan tingkat penghasilan yang rendah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan fiskal daerah terhadap pembangunan pertanian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.  Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan. Model sistem persamaan simultan yang dibangun terdiri atas 19 persamaan struktural dan 8 persamaan identitas. Model tersebut dibagi ke dalam tiga blok meliputi blok (1) fiskal, (2) permintaan agregat, dan (3) kinerja perekonomian. Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh  pemerintah daerah terutama belanja modal sektor pertanian, dapat meningkatkan PDRB sektor pertanain dan pendapatan petani. Sementara belanja modal non pertanian dapat mendorong investasi swasta. Selanjutnya  investasi  swasta dapat mendorong peningkatan produk domestik regional non pertanian. Disamping itu investasi swasta juga dapat menurunkan angka pengangguran. Sementara kemisikinan dapat diturunkan seiring dengan peningkatan produk domestik regional bruto. Pada sisi lain kebijakan fiskal dengan tujuan untuk meningkatkan  pendapatan asli daerah dapat mengurangi investasi swasta. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemerintah daerah memaksakan untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah, dapat menimbulkan high cost economy yang berdampak pada turunnya investasi. Dengan keterbatasan APBD, maka perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran terutama pada belanja lain-lain, dan belanja barang dan jasa,  selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal untuk memperbaiki infrastrukur yang ada.