POLA PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MALANG - Yoakim Rembu; Sugeng Rusmiwari; Dody Setyawan (JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015)
Abstrak: Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) dapat duwujudkan dengan adanya upaya dari pemerintah untuk mengakomodasi segalah aspirasi masyarakat yang dapat ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat disegala aspek yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan sangat dipengaruhi oleh pola atau model pengawasan yang diterapkan DPRD dalam mengawaasi segalah proses formulasi, implementasi serta evaluasi dari kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah kantor Komisi D DPRD Kota Malang dengan fokus penelitian yakni model pengawasan DPRD Kota Malang khususnya di bidang pendidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memenuhi tujuan penelitian ini maka digunakan teknik analisa data yang meliputi tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang Khususnya dalam bidang pendidikan menggunakan model pengawasan dari segi waktu atau obyek yang diawasi yang meliputi, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dan pengawasan lintas sektoral. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan yakni tingkat keseriusan lembaga-lembaga yang memiliki peran dan fungsi pengawasan, penerapan etika dalam pengawasan dan jenis kebijakan itu sendiri dilihat dari manfaat dan tujuan dari kebijakan tersebut serta peran masyarakat kota malang dalam membantu melaksanakan proses pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Dampak yang timbul akibat proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang adalah semakin kecilnya kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan proses implementasi kebijakan sehingga mampu mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, DPRD, Pengawasan, Peraturan Abstract: Good local governance can be realized by the government’s efforts to accommodate the all aspirations that can be characterized by the existence of policies that pro-people in all aspects becoming the local government’s business. In the process of governance, local government will be constantly monitored by various institutions that have authority in the field of supervision, including parliament. To achieve the objective of the policy is strongly influenced by the pattern or model of supervision applied by Parliament in controlling the formulation process, implementation, and evaluation of the policy. The research method used in this research is descriptive qualitative method. The location researched was the office of Commission D of Parliament of Malang with focus on the model of the control model of Parliament of Malang City, especially in educational sector. To meet the objectives of this study, it was used data analysis technique that involves three phases namely data reduction, data presentation, and conclusion. The results show that control done by Parliament of Malang City especially in educational sector uses supervision model in terms of time or object supervised including direct control, indirect control, and control across sectors. There are several factors that influence in implementing control, they are the level of seriousness of institution having role and function of supervision, implementation of ethics in monitoring, and the type of policy viewed from the benefits and objectives of the policy, and the role of society in helping to carry out the monitoring of the existing policies. The impact arising from the process of control by Parliament of Malang City is the small possibility the abuse of the policy implementation process the possible the realization of the goal of the policy. Keyword: Local Government, Regional House Of Representatives, Control, Policy