REFORMASI BIROKRASI BIDANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DI KEMETRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA - Sandy Ardiyansyah Putra (JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015)
Organisasi dan tata laksana merupakan alat untuk mencapai visi dan misi organisasi, pada tahun 2010 Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025, salah satu agenda area perubahan yang dilakukan adalah dibidang Organisasi dan tatalaksana. Studi ini menemukan sampai dengan awal tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan belum mencapai target dari area perubahan yang dicanangkan. Khususnya pada area perubahan organisasi dan tata laksana. pada tahun 2014 didapatkan nilai 2,82 dari maksimal 6,00 untuk program penataan dan penguatan organisasi dan nilai 3,63 dari maksimal 5,00 untuk program penataan tata laksana. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan reformasi birokrasi bidang organisasi dan tata laksana di Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadapi beberapa masalah, diantaranya tugas pokok dan fungsi mengalami tumpang tindih baik internal maupun eksternal organisasi, dan terdapat perbedaan kepentingan antar aktor implementasi dan sumber daya anggaran yang tidak mencukupi selama pelaksanaan program. maka diperlukan beberapa langkah untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain: 1). penyusunan design struktur dengan mengacu pada kajian akademis dan praktis salah satunya dengan mengunakan instrumen Analisa Beban Kerja 2). Menerapkan prinsip Good Governance pada penataan tata laksana dan 3) Melakukan Quick Wins terhadap SOP yang bersifat pelayanan publik Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Organisasi, Tatalaksana