PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA - Alexander Maubanu; Agung Suprojo; Ignatius Adiwidjaja (JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017)
Abstract: Realizing the importance of Village Consultative Body (VCB), every village shall have the Village Consultative Body which is established by the Government based on Autonomous Region Regulation. But the institution is not functioning proportionally and it only serves as the right-hand institution of the village’s chief. The efforts of building and developing villagers’ life are considered as important. This is due to the increasing population in the countryside and community participation in development activities. This study was a qualitative research with method of collecting data through observation and interviews. The research revealed that the role of consultative body in Landungsari village had a maximum role in the village administrative services and in the village government policies to add or improve public facilities. Keywords: Role, Village Consultative Body, Monitoring, Policy, Village Government Abstrak ; Menyadari akan pentingnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka setiap Desa wajib mempunyai Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Daerah Otonomi, Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dari penelitian yang dilaksanakan telah diperoleh hasil bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Landungsari mempunyai peran yang maksimal dalam bidang kebijakan pelayanan administrasi pemerintah desa dan bidang kebijakan penambahan dan peningkatan fasilitas umum. Kata kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Monitoring, Kebijakan, Pemerintah Desa