IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012 - Alim Mustofa (JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015)
Persoalan tentang penyusunan data pemilih sering kali mendapatkan sorotan oleh banyak kalangan baik oleh peserta pemilu, pengamat serta oleh masyarakat sebagai pemilih. Proses pelaksanaan pendataan pemilih yang kurang maksimal sehingga banyak pemilih yang tidak terfasilitasi hak pilihnya dalam pemilukada. Pada penelitian ini landasan yuridis yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2010 tentang Tehnis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Implementasi kebijakan Penyusunan data pemilih pemilihan umum kepala daerah di Kota Batu pada tahun 2012 belum barjalan maksimal terutama karena berhimpitnya tahapan penyusunan daftar pemilih dengan verifikasi dukungan calon perseorangan, Kedua Persoalan sumber daya manusia, sosialisasi tahapan Penyusunan Daftar Pemilih, serta dukungan anggaran verifikasi data yang kurang proposional. Ketiga adalah tidak adanya standarisasi aplikasi system pendataan pemilih yang berpayung hokum, dan alur komunikasi penyelenggara pemilu kurang terbangun dengan baik. Kata Kunci: Implementasi Kebijaka; Pemilihan Umum Daera; Demokrasi; Partisipasi Politik