AKIBAT HUKUM PENGAMBILAN PROTOKOL NOTARIS TANPA PENUNJUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DITINJAU DARI PASAL 63 AYAT (2) UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS - Maria Meideline Simanungkallit (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Maria Meideline Simanungkalit, Setiawan Wicaksomo, S.H., M.Kn, Shanti Riskawati,S.H., M.Kn Faculty of Law, Universitas BrawijayaMariamaideline@gmail.com ABSTRACT Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Notaris mempunyai tanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya, karena tanggung jawab tersebut melekat seumur hidup. Pada saat Notaris meninggal dunia, tentu meninggalkan akta yang belum terselesaikan. Peran ahli waris sangat penting untuk memberitahukan perihal kematian Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah, karena Protokol Notaris menyangkut kepentingan para pihak yang terlibat. Adanya permasalahan mengenai pengambilan Protokol Notaris tanpa penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah, dengan melihat Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang seharusnya dalam hal Notaris meninggal dunia, pengambilan Protokol Notaris berdasarkan penunjukan sah dari Majelis Pengawas Daerah bukan berdasarkan wasiat lisan. Isu hukum dalam penelitian artikel ini mengenai akibat hukum pengambilan Protokol Notaris tanpa penunjukan Majelis Pengawas Daerah Ditinjau dari pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sesuai dengan isu hukum di atas, maka penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Notaris dan Majelis Pengawas Daerah untuk menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Protokol Notaris, Notaris, Majelis Pengawas Daerah. ABSTRACT Notary public is a public official who is authorized to make an authentic deed and other authorities as stipulated in the Law of Office Notary Public. Article 15 paragraph (1) of this Law, Notaries in carrying out their duties and positions must be guided by a normative rule of law relating to all actions which will be taken and served in the deed. The notary has full responsibility for the deed they made, because these responsibilities are attached to them lifetime. When the Notary dies, of course he leaves unresolved deed. The role of the heir is very important to inform the death of the notary to the Regional Supervisory Assembly, because the Protocol of Notary concerns the interests of the parties involved. There is a problem regarding the taking of the Notary Protocol without appointment from the Regional Supervisory Assembly, by looking at Article 63 paragraph (2) of Law Number 2 Year 2014 concerning the Post of Notary, in the case of a notary died, the taking of the Notary Protocol should be done by legal appointment of the Regional Supervisory Assembly, not based on oral wills. Legal issues in the research is about the legal consequences of taking the Notary Protocol without the appointment of the Regional Supervisory Assembly In terms of article 63 paragraph (2) of Law Number 2 Year 2014 concerning Office of Notary Public. According to the legal issues above, this research uses normative juridical method to find the solutions. This research is expected to provide input to the Notary and Regional Supervisory Council to carry out obligations under the legislation. Keywords: Notary Protocol, Notary, Regional Supervisory Assembly.