PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TERORISME - Andito Prastyadi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Andito Prastyadi, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Andito_prastyadi@yahoo.com.sg Â  ABSTRAK Latar Belakang Negara mewajibkan memberikan kompensasi terhadap korban terorisme seduai dengan ketentuan yang ada pada pasal 55A UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 1 yang berbunyi â€œKorban merupakan tanggung jawab Negaraâ€. Yang berarti korban berhak mendapatkan perlindungan dari Negara. Ketentuan tentang kompensasi terhadap korban pun telah di atur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dan PP No 1 tahun 2002 yang telah memberikan kepastian terhadap korban terror bom. Korban terorisme wajib mendapatkan kompensasi dari Negara yang disalurkan melalui LPSK ataupun melalui perantara Presiden. Cara Negara lain mengatur terorisme adalah dengan melakukan kerjasama antar Negara dan juga secara rutin mengadakan pertemuan-pertemuan (PBB) untuk saling bertukar informasi dan kerjasama lainnya guna memerangi terorisme. Tentunya setiap manusia pasti memiliki hak asasi, sehingga hak itu pasti melekat di setiap manusia. Terkecuali orag tersebut telah mengambil dan merampas hak orang lain secara paksa, maka dia tidak berhak mendapatkan hak asasi. KATA KUNCI : Terorisme, UU No 5 tahun 2018, LPSK, Hak Asasi, Korban. Â  ABSTRACT The consideration of the State obligate to give compensation for victims of terrorism in accordance with the provision of Article 55A of Law Number 5 of 2018. Article 1 states: "Victims are the responsibility of the State". It means the victim has the right to get protection from the state. Provisions regarding compensation for victims have also been regulated in Law Number 5 of 2018 and Government Regulation Number 1 of 2002 which has given certainty to victims of bomb terror. Victims of terrorism are obliged to get compensation from the State which is channeled through Witness andÂ VictimÂ Protection Agency (LPSK) or through the President's intermediary. The way of other countries regulate terrorism through cooperation between countries and also conducted annual meeting of United Nations to exchange information and other cooperation to fight terrorism. Absolutely, every human being has human rights, so that right must be inherent in every human being. Unless the person has forcibly taken and robbed other people rights, then he/she is not entitled to human rights. Keywords: Terrorism, Law No. 5 of 2018, LPSK, Human Rights, Victims.