TINDAK PIDANA MENGHALANGI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH ADVOKAT (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST) - Rizky Dirjo Andriansyah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Rizky Dirjo Andriansyah, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya arizkydirjo@gmail.com Â ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi oleh advokat pada perkara putusan nomor 9/pid.sus-tpk/2018/pn.jkt.pst. Rumusan masalah apakah perbuatan menghalangi penyidikan oleh advokat pada putusan nomor 9/pid.sus-tpk/2018/pn jkt.pst memenuhi unsur-unsur pasal 21 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dalam undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 dan apakah proses penyidikan terhadap advokat pada putusannomor 9/pid.sus-tpk/2018/pn jkt.pst tidak bertentangan dengan pasal 8 jo pasal 16 undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis penelitian sesuai dengan metode diatas, maka penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan yakni: Bahwa perbuatan menghalangi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Advokat dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst. merupakan bagian dari obstruction of justice sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa penindakan terhadap Advokat pasal 8 Undang-Undang Advokat hanya pelanggaran terkait pelanggaran kode etik dan bersifat delik aduan. Dan sesuai Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 mengenai Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa penindakan terhadap Advokat dapat dilakukan apabila selama Iktikad baik tidak dimaknai dengan bahwa Advokat dalam pelaksanaan tugas profesi tersebut bukan hanya beriktikad baik, namun juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Kata kunci : hukum pidana, tindak pidana korupsi, advokat Â  ABSTRACT This thesis is aimed to discuss the crime in obstructing enquiry into corruption by advocate in the case Decision number 9/pid-sus-tpk/2018/pn.jkt.pst., specifically on whether obstructing the enquiry by the advocate as in the Decision mentioned above meets the elements in Article 21 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Criminal Corruption Eradication amended to law Number 20 of 2001 and whether the enquiry process delivered to the advocate in the Decision does not contravene the Article 8 jo Article 16 of law Number 18 of 2003 concerning Advocate. This is a legal research employing statute and case approaches. The research analysis results have revealed that: The obstruction of enquiry into criminal corruption by the advocate in the Decision Number 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst is deemed obstruction of justice according to Article 21 of Law concerning Criminal Corruption. The obstruction by the advocate, according to Article 8 of Law concerning Advocate, is considered the violation of code of ethics and it is in the scope of complaint offense. Legal measures can be taken when there is no good faith from the advocate, while all steps taken by the advocate still have to abide by the laws applying and code of ethics. Keywords: criminal law, criminal corruption, advocate