PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGUSAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN SITUBONDO (Studi di Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Pro - Haiqal Riski Ramadhan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Haiqal Riski Ramadhan, Dr.Istislam, S.H.,M.Hum dan Herlin Wijayati, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: haikalriskir@gmail.com Â ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum administrasi negara, kendala dan upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Probolinggo. terhadap pelaksanaan permasalahan pada pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Penegakan Hukum Administrasi Negara terhadap pengusaha yang melanggar Pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten Situbondo. Dengan ditetapkannya Pasal 90 ayat 1 Undang Undang 23 tahun 2003. Pada tahun 2018 terdapat tenaga kerja melakukan pengaduan kepada dinas tenaga kerja situbondo untuk menuntut standar upah terhadap pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum kabupaten. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data melibatkan data primer dan data sekunder, data pertama diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan yang kedua diperoleh dengan mempelajari literatur yang berasal dari hukum, para ahli dan sumber dari internet, diikuti dengan analisis deskriptif kualitatif dari data. Hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi negara sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal terbukti bahwa dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Probolinggo. Kata kunci: Penegakan Hukum Administrasi Negara, Upah Minimum Kabupaten. Â  ABSTRACT This research discusses state administrative law enforcement, impeding factors, and measures taken by Department of Labour and Transmigration in Employment Supervision of the Province of East Java Regional Office V of Jember, sub Regional Office Probolinggo regarding the issue in Article 90 Paragraph 1 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, State Administrative Law Enforcement for business actors who violate minimum wage regulation set in the Regency of Situbondo. With the effectuation of Article 90 Paragraph 1 of Law 23 of 2003, back in 2018, an employee complained about receiving the payment of wage lower than the minimum wage set to the department of labour in Situbondo. This research employed empirical juridical method with socio-juridical approach. The data involved primary and secondary materials, where the former was obtained by conducting interviews, while the latter was from literature from law, experts, and the Internet. All the data was analysed based on qualitative descriptive analysis method. The research result shows that the enforcement of state administrative law has been well implemented although not optimally since some hindrances are still encountered by the Department of Labour and Transmigration in Employment Supervision of the Province of East Java Regional Office V Jember Sub Regional Office Probolinggo. Keywords: state administrative law enforcement, minimum wage in Regency