PENERAPAN ASAS GOOD GOVERNANCE DALAM LAYANAN UNGGULAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BOJONEGORO (Studi Kasus di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro) - Intan Surya Ayu Anindya (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Intan Surya Ayu Anindya, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya intanayunindya@gmail.com  ABSTRAK Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan tujuan nasional, pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (social service atau public service). Kantor Bersama Samsat Bojonegoro mendukung peningkatan inovasi pelayanan publik dengan menciptakan layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk mendukung penyelenggaraan layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor diperlukan dasar/pijakan yang harus diterapkan di dalamnya yaitu asas good governance. Sangat perlu adanya asas good governance untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta untuk membatasi dari pelampauan wewenang. Rumusan masalah yang diteliti adalah (1) Bagaimana penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro? (2) Apakah terdapat faktor penghambat pada penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro? Untuk menjawab permasalahan penelitian hukum empiris diatas yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Data  yang   diperoleh   dari   hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro sudah berjalan sangat baik dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan SOP yang berlaku, diwujudkan dalam setiap prosedur penggunaan layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor penghambat penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro berasal dari Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu penyedia layanan dan pengguna layanan, serta berasal dari kinerja sistem yang terdapat pada layanan unggulan itu sendiri. Kata kunci: layanan umum, implementasi, prinsip good governance,  ABSTRACT This research embarks from national objectives, where Indonesian government is directed to achieving social welfare through social or public services. One-stop Administration Service (hereinafter Samsat) in Bojonegoro supports the improvement of innovation of public services by giving service excellence in vehicle tax payment. However, providing this service excellence requires good governance principle to guarantee legal certainty between society and government as a service provider, and to restrict the potential of abuse of power. The research problems studied involve: (1) how is good governance principle applied in service excellence regarding vehicle tax payment in Samsat Office Bojonegoro? (2) What is the impeding factor in the implementation of good governance principle in service excellence regarding vehicle tax payment in Samsat Office Bojonegoro? This research employed socio-juridical approach. The data used involved primary and secondary data obtained from library research, observation, and interview, followed by the analysis of the data by means of descriptive-qualitative analysis method. The research result shows that good governance principle in service excellence regarding vehicle tax payment in Samsat Office in Bojonegoro has been appropriately implemented according to legislation and SOP, as seen in the tax payment process. However, the impeding factor stems from the human resource specifically in terms of service provider and customers and the performance of the system of the service excellence per se. Keywords: public services, implementation, good governance principle, service excellence regarding vehicle tax payment