PELAKSANAAN PASAL 35 AYAT (3) HURUF C PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USІA MENGENAІ PELAYANAN KEPADA LANSІA MІSKІN DAN/ATAU TERLANTAR DALAM PANTІ PEMERІNTAH (Studi Di Dinas Sosial Kota Malang) - Dimitra Giza Jalu Pamungkas (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Dimitra Giza Jalu Pamungkas, Agus Yulianto, S.H., M.H., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H. Email: dimitragizaaaa@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari Pasal 35 Ayat (3) huruf C Peraturan Daerah Kota Malang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengenai pelayanan kepada lanjut usia miskin dan/atau terlantar dalam panti Pemerintah. Namun pada kenyataannya hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kota Malang tidak memiliki Panti yang disediakan untuk Lansia miskin dan/atau terlantar. Dalam permasalahan tersebut berkaitan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf E yang membahas mengenai dalam hal peningkatan kesejahteraan Lanjut usia dengan memberikan pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dan berkaitan dengan Pasal 37 Ayat (1) yang menyatakan Pemerintah membentuk Panti Werda guna menampung Lanjut usia terlantar. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa Pasal 35 Ayat (3) huruf C Peraturan Daerah Kota Malang tentang kesejahteraan lanjut usia belum terlaksana dengan baik dalam hal memberikan pelayan kepada lanjut usia miskin dan/atau terlantar di dalam panti pemerintah. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitiaan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung di Dinas Sosial Kota Malang. Teknik memperoleh data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada anggota Dinas Sosial Kota Malang dan pembagian kuesioner kepada masyarakat yang berdomisili di Kota Malang. Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka diketahui bahwa pelaksanaan Pasal 35 Ayat (3) huruf C Peraturan Daerah Kota Malang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia belum terlaksana dengan baik yang karena beberapa faktor. Kata kunci: pelaksanaan, kesejahteraan, lanjut usia ABSTRACT This research is aimed to study the implementation of Article 35 Paragraph (3) letter C of Local Regulation of Malang concerning Welfare for Senior Citizens regarding services given to poor and/or neglected elderly people in public nursing home. To dates, the local government of Malang has not provided nursing homes for elderly people of the above category. This issue is irrelevant to Article 37 Paragraph (1) concerning the existence of nursing home established by the government to house neglected elderly people. In other words, Article 35 Paragraph (3) letter C of Local Regulation concerning the welfare for senior citizens has not been well implemented in terms of the provision of services to those people. This research was conducted based on empirical juridical method with socio-juridical approach, which took place in Social Department of Malang. Research data was obtained from direct interview with staff of Social Department in Malang and questionnaire distributed to the residents in the city. All the data was analysed based on descriptive qualitative method. The research concludes that the provision in Article 35 Paragraph (3) letter C of Local Regulation of Malang has not been appropriately implemented due to several factors. Keywords: implementation, welfare, elderly.