EFEKTIVITÐS KEWÐJIBÐN PENYEDIÐÐN RUÐNG ASI SESUÐI STÐNDÐR DI TEMPÐT REKREÐSI DI KABUPATEN JOMBANG (Studi Efektivitas Pasal 7 Huruf b Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Serta Pengenaan Sanksi Adminsitrat - Anang Wahyu Dzikrulloh (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Anang Wahyu Dzikrulloh, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya anangwahyu697@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan Pasal 7 huruf b Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Serta Pengenaan Sanksi Adminsitratif Terhadap Pelanggaran Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Didalam Pasal 7 huruf b Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Serta Pengenaan Sanksi Adminsitratif Terhadap Pelanggaran Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengatur mengenai kewajiban penyelenggara tempat sarana umum salah satunya tempat rekreasi untuk menyediakan ruang ASI sesuai standar. Akan tetapi dari hasil observasi dilapangan masih banyak ditemukan tempat-tempat rekreasi baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun pihak swasta tidak menyediakan ruang ASI sesuai standar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui pelaksanaan Pasal 7 huruf b Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Serta Pengenaan Sanksi Adminsitratif Terhadap Pelanggaran Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif masih belum dapat dikatakan efektif khususnya pada faktor stuktur hukum dan faktor kultur hukum. Kata kunci : Efektivitas, Air Susu Ibu Eksklusif, Ruang ASI, Tempat rekreasi. ABSTRACT This research is aimed to find out the implementation of Article 7 letter b of Regulation of the Regent of Jombang Number 15 of 2017 concerning the procedures for the development of and supervision over exclusive breastfeeding and administrative sanction imposition on violation of exclusive breastfeeding program. Article 7 letter b of the Regulation of the Regent of Jombang governs breastfeeding rooms as a public facility in tourist spots, where they should be provided based on the agreed standard. However, the reality is that several tourist spots do not have breastfeeding rooms that should be managed by either the local government or private sectors. This research was conducted based on empirical juridical method with socio-juridical approach. Data was analysed based on descriptive method. The research result reveals that the implementation of Article 7 letter b of Regulation of the Regent of Jombang Number 15 of 2017 has not been performed effectively due to legal structure and the factor of legal culture. Keywords: effectiveness, exclusive breastfeeding, breastfeeding rooms, tourist spots.