KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA - Cornelius Salvator Candiduz Fongo (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Cornelius Salvator Candiduz Fongo, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Mufatikhatul Farikhah, S.H.,M.H., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: corneliuscandiduz@gmail.com ABSTRAK Banyaknya kasus prostitusi yang melibatkan PSK dan pengguna, dimana saat ini hanya terdapat aturan yang menjerat pihak mucikari karena hingga saat ini tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai kriminalisasi pengguna jasa layanan prostitusi di Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan hukum mengenai perbuatan pengguna jasa layanan prostitusi. Penulis hendak mengkaji apa yang menjadi urgensi kriminalisasi pengguna jasa prostitusi dalam hukum pidana Indonesia serta menemukan konsep kriminalisasi pengguna jasa prostitusi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hasilnya, penulis menemukan bahwa urgensi kriminalisasi pengguna jasa layanan prostitusi ini yaitu karena prostitusi merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan didalam masyarakat, prostitusi berbahaya bagi kesehatan dan adanya dampak psikologis serta pengguna jasa layanan prostitusi dapat dikriminalisasikan dengan cara menempatkan PSK sebagai korban perdagangan orang dan menjerat pengguna jasa layanan prostitusi dengan menggunakan pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dengan melakukan perumusan norma yang harapannya nanti dapat dimasukakan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dengan melihat kegiatan prostitusi sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yaitu perbuatan zina sehingga perbuatan pengguna jasa layanan prostitusi nantinya dapat dijatuhi sanksi pidana. Kata kunci: Prostitusi, Kriminalisasi, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Perdagangan Orang, Norma Kesusilaan Â  ABSTRACT The existing law concerning prostitution is only applicable for pimps since to date there have not been any regulations specifically discussing criminalisation of prostitution customers in Indonesia, leaving a legal loophole concerning the case. The author aims to find out the urgency of criminalisation imposed on those using prostitution service based on Indonesian criminal law and aims to set the concept of criminalisation regarding the reform of Indonesian criminal law. The research result reveals that the urgency of the criminalisation in the case exists because prostitution violates the moral norm existing in the society. Moreover, prostitution can affect health and it causes psychological issue. Prostitution can lead to criminalisation as the prostitutes involved are deemed to be the victims in human trafficking. Those still using prostitution service must be punishable based on Article 12 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Human trafficking, where formulation of norm can be performed, which should later be added in the draft of Criminal Code. Since prostitution violates moral norm and it is considered adultery, it leads to criminal sanction. Keywords: prostitution, criminalisation, reform of Indonesian criminal law, human trafficking, moral norm