IMPLEMENTASI PASAL 312 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERKARA KORBAN TABRAK LARI (Studi di Unit Laka Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kabupaten Malang). - Muhammad Firmansyah Nasution (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Muhammad Firmansyah Nasution, Dr. Ismail Navianto, S.H., MH., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya firmansyahhangat@gmail.com ABSTRAK Implementasi Kepolisian dalam proses penindakan hingga pengungkapan kasus kecelakaan tabrak lari di Kabupaten Malang, serta menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota unit idik laka terkait penerapannya terkadang ada kendala Dalam kasus kecelakaan lalu lintas sendiri juga sering terjadinya kendala terhadap cara pengungkapannya yang dimana langkah dari pihak kepolisian nanti akan membuat surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan) dikarenakan alat bukti dalam mengungkap kasus tabrak lari sendiri minim atau tidak cukup sebagai alat bukti yang kuat. yang mengakibatkan kasus kecelakaan tabrak lari sendiri masih sulit untuk diungkap. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat ditemukan adalah masih kurangnya kegiatan-kegiatan dari anggota unit idik laka dalam mengungkap kasus tabrak lari yang mengakibatkan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari masih sulit dalam penyelesaiannya. Jenis penelitian hukum ini adalah empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) penerapan pada pasal 312 tidak mampu diaplikasikan secara benar dan berkesinambungan. 2)  Kendala kepolisian dalam menerapkan pasal 312 terkait tabrak lari kurangnya pihak penyidik dalam memahami aturan-aturan yang berlaku serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti penyidikan pada kasus tabrak lari. Kata Kunci : Implementasi, Pasal 312, Perkara Korban, Tabrak Lari.   ABSTRACT This research is aimed to observe further the implementation of the process that takes place following hit- and-run accident in the Regency of Malang. There are still several hindrances faced by the members of enquiry unit of road accident especially related to the road accident cases in terms of enquiry into the     case. In this case, the police will issue notice of progress of investigation since the evidence in hit-and-run   is considered insufficient and does not meet corroboration criterion, leading to unsettled hit-and-run case. This research was conducted based on socio-juridical method. Based on the discussion, the research  results conclude: 1) Article 312 is not appropriately implemented, 2) the hindrances are caused by the lack  of understanding from enquirers about applying rules and lack of awareness and the knowledge of the people concerning enquiry in hit-and-run cases. Keywords: implementation, Article 312, case of the victim, hit-and-run