IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA (Studi di Desa Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara) - Budi Hidayat Ohoirat (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Budi Hidayat Ohoirat, Luthfi Effendi, S.H.,M.Hum., Herlin Wijayati, S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya budihidayatohoirat@gmail.com Abstrak Skripsi ini dilatar belakangi berlakunya Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, Pasal ini memaparkan secara rinci mengenai tugas pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya mendampingi desa.dalam hal pelaksanaan pasal ini dan menurut penulis implementasi pasal ini tidak efektif karena berbagai kendala. Berdasarkan hal tersebut penulis menemukan maslah yaitu Bagaimanakah implementasi pasal 12 peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan trnsmigrasi nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa di desa ngursoin kecamatan kei kecil timur selatan kabupaten maluku tenggara dan  Apa saja faktor penghambat terhadap implementasi pasal 12 peraturan menteri desa nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa di desa ngursoin kecamatan kei kecil timur selatan kabupaten maluku tenggara serta solusinya. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini berawal dari pemikiran bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dengan melihat fenomena-fenomena di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena penelitian ini melihat berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan terkait tugas dan fungsi pendamping desa dengan mengkaji Efektivitas Pasal 12 peraturan menteri desa no 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa. Selain itu juga melihat banyaknya faktor yang mempengaruhi menghambat pelaksanaan peraturan tersebut mengenai kinerja pendamping desa, terutama di bangunan pelayanan terhadap masyarakat. Penulis disini akan mencari informasi secara langsung di lapangan dan berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan penelitian ini. Kata Kunci : Implementasi, Pendampingan Desa, Pendamping Desa.   Abstract This thesis is motivated by the enactment of Article 12 of Regulation of Ministry of Village Number 3 of 2015 concerning Village Assistance. This provision describes the duties of village facilitators related to their duties in detail. According to author’s opinion, the implementation this provision was not effective because there are many obstacles. Based on those facts, authors proposed legal issues, namely: How is the implementation of Article 12 of Regulation of Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration concerning Village Assistance in Ngursoin Village, Kei Kecil Timur Selatan Subdistrict, Southeast Maluku Regency? And what are the inhibiting factors and its solution on the implementation of Article 12 of Regulation of Ministry of Village Number 3 of 2015 concerning Village Assistance in Ngursoin Village, Kei Kecil Timur Selatan Subdistrict, Southeast Maluku Regency? This study used a sociological juridical approach which was chosen because this study examined based on the facts obtained related to the duties and functions of village facilitators by reviewing the effectiveness of Article 12 of Regulation of Ministry of Village Number 3 of 2015 concerning Village Assistance, especially in building for social service. Authors will find the direct information in the field and doing direct interaction with related stakeholders in this research. Keywords: Implementation, Village Assistance, Village Facilitator.