PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 2267/PID.SUS/2017/PN.SBY DAN NOMOR 2336/PID.SUS/2017/PN SBY) - Florenica Yolanda Wuisan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Florenica Yolanda Wuisan, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145e-mail : yolandawuisan@yahoo.comAbstrak Banyaknya kasus pelanggaran hak anak marak terjadi yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah bentuk kejahatan persetubuhan terhadap anak. Akan tetapi, penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim kepada tersangka, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini hakim menyimpangi ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 267/Pid.Sus/2017/PN.Sby dan Nomor 2336/Pid.Sus/2017/PN Sby? (2) Apakah pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan nomor 267/Pid.Sus/2017/PN.Sby dan Nomor 2336/Pid.Sus/2017/PN Sby telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa putusÐ°m HÐ°kim DÐ°lÐ°m PutusÐ°n Nomor 2267/Pid.Sus/2017/PN.Sby dÐ°n Nomor 2336/Pid.Sus/2017/PN Sby belum sesuÐ°i dengÐ°n pidÐ°nÐ° minimum dÐ°lÐ°m PÐ°sÐ°l 81 Undang-Undang Nomor 35 tÐ°hun 2014 TentÐ°ng PerubÐ°hÐ°n Ð°tÐ°s UndÐ°ng-UndÐ°ng Nomor 23 TÐ°hun 2002 tentÐ°ng PerlindungÐ°n ÐnÐ°k. Â Ðspek dÐ°lÐ°m persidÐ°ngÐ°n hÐ°rus lebih diperhÐ°tikÐ°n lÐ°gi, mulÐ°i dÐ°ri Ð°spek yuridis dÐ°n non yuridis, Ð°gÐ°r hÐ°kim dÐ°pÐ°t lebih bijÐ°ksÐ°nÐ° lÐ°gi dÐ°lÐ°m mempertimbÐ°ngkÐ°n dÐ°n memberikÐ°n keputusÐ°n yÐ°ng sesuÐ°i dengÐ°n perÐ°turÐ°n perundÐ°ng-undÐ°ngÐ°n yÐ°ng berlÐ°ku. Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Khusus, Persetubuhan Terhadap AnakÂ Abstract Childâ€™s rights violation is growing in number and it is certainly worrying and harm society especially when it comes to sexual intercourse that involves children as victims. However, punishment imposed on the defendant is not relevant to the law in force, where judges violate the provision of specific minimum criminal sanction that is enacted in Law concerning Child Protection. From the issue above, this research is aimed to study the following problems: (1) what is the basic consideration of judges to deliver Decision Number 267/Pid.Sus/2017/PN.Sby and Number 2336/Pid.Sus/2017/PN Sby? (2) Are the consideration and Decisions of Judges in the Decision Number 267/Pid.Sus/2017/PN.Sby and Number 2336/Pid.Sus/2017PN Sby relevant to Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection? The research learns that both Decisions contravene minimum punishment as in Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Aspects at court must be taken into account, such as juridical and non-juridical aspects with the hope that the judges will be more considerate in making decisions relevant to the law in force. Keywords: Judgesâ€™ Consideration, Criminal Under Particular Minimum Punishment, Sexual Intercourse To ChildrenÂ