PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS GAGAL KLAIM ASURANSI KESEHATAN AKIBAT KETIDAKLENGKAPAN DATA PEMERIKSAAN KESEHATAN - Soraya Hafidzah Rambe (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Soraya Hafidzah Rambe, Siti Hamidah[1], Setiawan Wicaksono[2] Fakultas Hukum Universitas Brawjiaya, Jl. MT. Haryono No.169 Malang, Jawa Timur, 65145 e-mail : sorayawn@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi atas gagal klaim akibat ketidaklengkapan data pemeriksaan kesehatan. Hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak mewajibkan perusahaan asuransi untuk selalu meminta pemeriksaan kesehatan terhadap setiap calon nasabah asuransi yang hendak mengikuti pertanggungan asuransi, yang mana ini akan merugikan pihak tertanggung karena tidak menutup kemungkinan terdapat evenemen bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi kesehatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis data dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi penelitian sebelumnya, kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi undang-undang, kemudian menganalisis kasus dan undang-undang terkait tentang asuransi dengan menafsirkan peraturan tentang asuransi. Berdasarkan hasil penelitian ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan dalam pengajuan asuransi kesehatan atau jiwa, hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak mewajibkan perusahaan asuransi untuk selalu meminta pemeriksaan kesehatan terhadap setiap calon nasabah asuransi yang hendak mengikuti pertanggungan asuransi. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak karena dalam perjanjian asuransi terdapat evenemen atau peristiwa yang tidak tertentu. Manakala timbul perselisihan atau persengketaan di antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi, maka sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya pada otoritas jasa keuangan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik melalui peradilan atau litigasi. Kata Kunci : Asuransi Kesehatan, Gagal Klaim, Perjanjian Baku, Hukum Positif, Ketidaklengkapan Data. ABSTRACT This research is aimed to find out and analyse legal protection for the insured over claim refusal due to incomplete health care data. Indonesian positive law does not require prospective insurance customers joining the insurance since it may disadvantage the insured or even there might be fortuitous event on the side of the insured regarding the health insurance contract. This research was conducted based on normative juridical method with statute, case, and conceptual approaches. The analysis of the research data was performed by observing existing cases related to the issues studied in previous research, followed by inventorying and identifying the law before the cases and the law concerning insurance were analysed by interpreting regulations of insurance. The research learns that in terms of health care regarding claiming the health and life insurance, the positive law does not require insurance companies to always ask clients to have their health checked. This legal loophole sparks uncertainty in law for both parties involved due to fortuitous event or uncertain events the insured may experience. When there is a dispute between an insurance company and an insured, Financial Services Authority is authorised to settle the dispute based on the standard set at court or through litigation. Keywords: health insurance, claim refusal, standard contract, positive law, incomplete data. [1] Dosen Pembimbing 1 [2] Dosen Pembimbing 2 [3] Supervisor 1 [4] Supervisor 2